Soroti Pengembangan B30, Ini Penjelasan Anggota DPR RI Bambang Haryo

by

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Rencana pengembangan bahan bakar biodiesel 30 persen (B30) yang tengah dilakukan pemerintah, dimana penggunaannya ditujukan untuk mengurangi impor migas yang kerap menjadi penyebab defisit neraca perdagangan. Hal itu pun mendapat sorotan tajam dari anggota DPR RI, Bambang Haryo yang disampaikannya dalam Sidang Paripurna Selasa, 17 Juli di Gedung DPR RI, terkait rencana tersebut.

Bambang mengaku sangat prihatin terkait rencana penerapan B30 tersebut. Sebab menurutnya kebijakan tersebut hanya mampu mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar saja. Padahal, impor BBM jenis tersebut porsinya tidak terlalu besar terhadap total impor nasional. Jika diterapkan, kebijakan tersebut kurang tepat dan seolah dipaksakan. Penggunaan B30 dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian.

” Saya sangat prihatin atas kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan BBM B30 dengan dalih substitusi impor yang menurut saya ini adalah tipu muslihat dan tidak mendasar,”tegasnya, kemarin.

Saat ini di Indonesia baru diberlakukan BBM B20. Ini adalah yang pertama di dunia karena semua negara di dunia hanya menggunakan B5, B7 sampai dengan B10, seperti misal Kanada, Malaysia, Argentina, Australia dan lain-lain. Dampak multiplyer effect kenaikan biodiesel diatas 10% berakibat fatal terhadap semua mesin-mesin industri dan transportasi karena minyak biodiesel diatas 10% merusak mesin industri dan transportasi, ruang bakar kotor, saringan dan injektor cepat rusak, mesin panas dan lainnya sehingga akan berpengaruh terhadap ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, kata Bambang, subtitusi impor yang dikatakan berpengaruh besar, kenyataannya sangat kecil karena solar adalah bagian kecil dari impor migas, hanya 4,6 juta ton per tahun, sedangkan total migas kita 50,4 juta ton per tahun. Untuk diketahui, impor migas kita pun hanya 15% dari impor non-migas dimana impor non-migas th 2018 sebesr 29.868 jt USD Impor non-migas = 158.842 jt USD jadi subtitusi biodiesel B20 , B30 dan bahkan B100 pun tidak akan berdampak signifikan terhadap nilai impor kita tetapi malah akan berdampak menghancurkan ekonomi kita. “Disini terlihat pemerintah dalam pengendalian kapitalis tanpa mementingkan masyarakat secara luas termasuk keselamatan transportasi,”jelasnya.

Ia pun meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan mengenai penggunaan bahan bakar nabati sebagai energi untuk kendaraan bermotor. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, program B30 merupakan langkah nyata pemerintah untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit, mensejahterakan petani kelapa sawit, serta menjamin ketersediaan dan kestabilan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri.

Ignasius menambahkan, program ini dijalankan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dan menyediakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30 persen pada kendaraan mulai tahun depan.(rls/ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *