Demo Siswa di File Pare Pos

by
Tri Astoto Kodarie    

Wajah, ucapan dan gestur (gerak) tubuh seseorang umumnya ingin mengatakan tentang kondisi hati orang tersebut. Tidak terkecuali sahabat saya si Polan saat menyampaikan kekhawatirannya tentang anaknya yang masih SMA ikut demonstrasi di sekolahnya. “Masih anak-anak sudah demo, harusnya kan belajar saja”, keluh si Polan tanpa semangat di wajahnya. Saya mengangguk-angguk dan tersenyum melihat raut mukanya.

Oleh: Tri Astoto Kodarie                                                                                                                                       (Pemerhati Pendidikan)

Diam-diam saya mulai mencari file-file lama di koran Harian Pare Pos tentang demo siswa, karena pemahaman si Polan bahwa selama ini yang namanya demonstrasi hanya dilakukan oleh mahasiswa, masyarakat, maupun ormas-ormas. Kalau siswa dianggap masih kecil dan belum waktunya melakukan demonstrasi. Ini tentu bisa dijawab dengan membuka file berita Harian Pare Pos dan Harian Fajar yang terdapat di tahun 2002, justru bukan siswa SMA yang demonstrasi tapi justru siswa SMP. Yang di demo pun bukan Kepala Sekolahnya, tapi Wali Kota dan DPRD yang saat itu namanya Komisi E yang membidangi pendidikan.

File Harian Fajar edisi Sabtu, 26 Januari 2002 dengan judul “Tolak Kepsek Baru, Guru Ancam Mogok Mengajar”, Harian Pare Pos pada hari yang sama memuat berita berjudul “Protes Pelantikan Kepsek Berindikasi Politis’ dengan foto seorang guru di dalam ruangan DPRD dengan membentangkan kertas lebar bertuliskan “Kami Tolak Kepsek Titipan”. Berita di kedua koran harian tersebut dilanjutkan satu hari berikutnya pada edisi Senin, 28 januari 2002 dan untuk Harian Fajar dengan judul “Didemo Siswa, Kepsek Batal Dilantik”, sedangkan Harian Pare Pos cukup berani judulnya, yaitu “Ratusan Siswa SLTP Demo Pemkot Parepare” bahkan diberitanya juga menyebutkan Kadis Dikbud dan ketua organisasi guru mendapat teriakan panjang dari siswa saat mencoba membujuk para siswa untuk pulang ke sekolahnya.

Nampaknya pemberitaan di koran terbesar diwilayah Utara Sulsel untuk persoalan demonstrasi ini
terus berlanjut, seperti hari Selasa, 29 Januari 2002 yang berjudul “Demonstrasi Adalah Pembelajaran Demokrasi”, kemudian Rabu, 30 Januari 2002 dengan judul berita “HIPMI Minta Pendidikan Bersih Dari Rekayasa Politik”, dilanjutkan hari Jumat, 1 Februari 2002 berjudul “Pemaksaan SK Merupakan Tindak Kekerasan”, kemudian berita hari Sabtu, 2 Februari 2002 beritanya “OSIS Keluarkan Pernyataan, Kami Bukan Anak-Anak Yang Bisa Digertak”, sampai-sampai di file pemberitaan

Harian Pare Pos di edisi hari Senin, 4 Februari 2002 mengangkat judul berita “Kadis Dikbud Diminta Mundur”, dan masih banyak file pemberitaan tentang demo siswa SMP tersebut yang akhirnya seorang Wali Kota alm. H. Basrah Hafid yang bijaksana dan menjadi Bapak bagi semua warga dengan penuh kebapakan mengajak dan mengedepankan berdialog, musyawarah, serta duduk bersama. Raut muka si Polan mulai berubah sedikit sejuk saat saya berusaha menjelaskan bahwa demo siswa di kota ini sudah dilakukan 17 tahun yang lalu bahkan oleh siswa SMP, juga tentang posisi pendemo serta kenapa demonstrasi dilakukan.

Di Indonesia, aksi demonstrasi atau unjuk rasa memang diperbolehkan selagi tidak berbuat anarkis, dan hal ini dilindungi oleh undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum, dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsional, serta asas manfaat.

Sedangkan di undang-undang tersebut tidak menyebutkan batasan umur seperti dikhawatirkan oleh si Polan tentang anaknya. “Yang jelas harus mematuhi aturan perundang-undangan dan tak boleh anarkis”, ungkap saya kepada si Polan. Saya juga menyampaikan kepada si Polan, “Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Dalam iklim demokrasi saat ini, aksi demonstrasi atau unjuk rasa adalah hal yang wajar untuk mengungkapkan aspirasi yang tersumbat oleh sistem, adanya rasa ketidakadilan, maupun oleh mentalitas para pengelola kebijakan.

Pesan aspiratif dari sebuah demonstrasi menjadi sangat penting, yaitu sebuah seruan pengunjuk rasa yang tersumbat untuk membangun kembali situasi saling percaya yang sempat hilang. Bukankah yang hilang dapat ditemukan kembali? Solusinya, saat semua pihak membuat pendek jarak yang masih jauh antara kata dan perilaku. Jadi meghindari mencari kambing hitam, tetapi carilah solusi karena musyawarah menjadi keadaban bangsa ini yang berdasarkan Pancasila.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *