Duh, Pelayanan tak Maksimal, Iuran BPJS Kesehatan Naik

by

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Kenaikan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menunggu peraturan presiden (Pepres). Kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan RI berencana menaikkan iuran untuk menyelesaikan masalah anggaran BPJS Kesehatan yang mengalami defisit. Hal ini pun mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang setuju, adapun yang memberikan usulan kepada pemerintah agar mempertimbangkan keputusan tersebut.

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan diharap tidak menjadi beban bagi masyarakat, termasuk pemerintah daerah di Indonesia, khususnya yang menjadi tanggungan iuran oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah seorang warga Kota Parepare, Ical yang ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Parepare, mengaku tidak terlalu memusingkan kenaikan iuran BPJS naik.

Asalkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga ikut naik. “Kalau BPJS saya itu kelas I, tidak terlalu ambil pusing sih, lagi pula memang banyak fasilitas kesehatan yang kita peroleh. Bayangkan kalau tidak ada BPJS kita harus bayar iuran rawat inap sampai ratusan ribu per harinya. Nah, alangkah baikya kalau iuran BPJS naik, gaji PNS juga ikut,” harap Ical sambil tersenyum.

Beda halnya dengan Ramlah, warga Parepare juga peserta BPJS Kesehatan mandiri mengatakan, jangankan mau naik lagi, sekarang ini saja terkadang dibayar sesuai jadwal, dan terkadang menunggak, apa lagi jika memang betul ada kenaikan lagi, makin menyulitkan. Belum lagi pelayanan belum sepenuhnya tak maksimal.

Ia pun berharap kepada pemberi kebijakan di pusat untuk dilakukan peninjauan kembali rencana kenaikan tersebut, bila mungkin jangan dinaikkan dalam waktu dekat ini bahkan kalau bisa seterusnya. “Saya berharap pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS, karena itu akan membebani masyarakat”, katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdako Parepare, Anwar Amir menilai kenaikan iuran BPJS ini sudah melewati kajian yang matang. “Jadi kenaikan iuran BPJS tentu sudah melewati kajian yang matang. Tapi yang terpenting adalah bagaimana layanan kesehatan bagi masyarakat mendapat perhatian yang lebih,” kata Anwar.

Anwar menyebutkan, mengenai kenaikan iuran BPJS ini, akan ada langkah yang diambil Pemkot Parepare dalam sisi penganggaran terkhusus untuk kepesertaan BPJS yang dtanggung pemerintah.”Tentunya dari sisi penganggaran memang akan menjadi beban. Tapi melalui kebijakan pemerintah Kota yang pro rakyat, terutama untuk layanan dasar bidang kesehatan, maka akan ada langkah menyikapi kenaikan ini,” jelas Anwar.

Sekedar diketahui Pemkot setiap tahunnnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp17 miliar untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan hitung-hitungan perbulannya ke BPJS Kesehatan sekitar Rp 1,5 miliar.

Usulan Kenaikan

Kepala BPJS Kesehatan Kota Parepare, Sarman Palipadang, mengatakan, keputusan tersebut belum resmi, karena masih dalam diskusi antara Kementerian Keuangan dengan DPR RI. Menurutnya hal itu baru resmi ketika Peraturan Presiden (Perpres) sudah terbit.

“Kalau itu belum ada info resmi dari manajemen kami, yang saya tahu pemerintah sekarang dalam hal ini kementrian terkait dan DPR RI sedang mendiskusikan hal tersebut. Kalau dari BPJS Kesehatan sendiri belum ada. Nantinya pasti akan keluar perpresnya terkait penyesuaian iuran. Namun, untuk saat ini belum ada penjelasan dari pemerintah,” ungkap Sarman Palipadang.

Seperti diketahui, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hampir seratus persen itu diusulkan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani dalam rapat bersama dengan Komisi XI DPR RI. Menkeu Sri Mulyani mengusulkan kenaikan iuran program jaminan kesehatan itu guna menambal defisit keuangan BPJS tahun ini yang mencapai Rp32,8 trilun.

Adapun usulan kenaikan mencapai 100 persen atau dua kali lipat. Untuk pengguna BPJS kelas Mandiri Kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. Lalu, iuran kelas Mandiri Kelas II naik dari Rp59 ribu menjadi Rp110 ribu. Sedangkan iuran kelas Mandiri Kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu.(anj/mat/ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *