Menyoal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

by
Hasdar Bachtiar

Selama periode 2017, jumlah peserta terus mengalami peningkatan dengan jumlah peserta mencapai 187.982.949 jiwa atau meningkat sebesar 9,33% dari posisi awal tahun 2017 (171.939.254 jiwa), dengan rata-rata penambahan peserta per bulan sebanyak 1.336.975 jiwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 mengamanatkan BPJS kesehatan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan guna memenuhi kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta beserta anggota keluarganya.

Oleh:Hasdar Bachtiar
(Ketua HMI Cabang Parepare)

Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dilaksanakan berdasarkan prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) senantiasa dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Hal tersebut guna mendukung salah satu nawacita pemerintah dalam mewujudkan “pemerataan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini BPJS mengalami defisit. Persoalan defisit yang di dera BPJS Kesehatan tidak dapat dianggap remeh. Ibarat penyakit, defisit pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini kian hari kian menahun. Tengoklah, setelah defisit Rp 3,3 triliun pada tahun pertamanya , di tahun 2014 lalu, defisitnya kian bengkak hingga menyentuh Rp 5,7 triliun pada tahun 2015. Kemudian, menjadi Rp 9,7 triliun pada 2016 dan Rp 9,75 triliun pada 2017. Untuk tahun ini, defisit diproyeksi mencapai Rp 16,5 triliun, yang belakangan di koreksi hanya tersisa Rp 10,98 triliun berdasarkan hitungan-hitungan badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP).

Lalu, apa pangkal penyakit yang membuat BPJS kesehatan selalu defisit? Direktur utama BPJS menyebut besar klaim yang di bayarkan perusahaan selalu lebih besar ketimbang iuaran yang di terima dari pesertanya. Sederhananya saja besar pasak dari pada tiang. Bukan kali pertama BPJS kesehatan mengalami defisit, hemat saya selaku ketua HMI Cabang Parepare menela’ah ada kelalaian dalam hal manejemen di dalam tubuh BPJS kesehatan. Coba kita kembali menganalisis perkataan direktur utamanya, besar klaim yang di bayarkan perusahaan selalu lebih besar ketimbang iuaran yang di terima dari pesertanya, akan tetapi ini bukan kali pertama BPJS kesehatan mengalami defisit, apakah tiap kali defisit selalu dengan kasus yang sama seperti yang dikatakan direktur utama BPJS.

Kalau ia, berarti tidak ada upaya signifikan yang dilakukan pihak BPJS kesehatan untuk menangulangi hal ini.
Sangat menggelisahkan bagi kami selaku pengurus HMI Cabang Parepare melihat hal ini terjadi pada BPJS kesehatan. Kami mulai mengkaji apa sesungguhnya yang menggrogoti, kami tidak bisa percaya sepenuhnya jika hanya kasus itu saja yang membuat BPJS kesehtan mengalami defisit, seperti yang dikatakan direktur utamanya. Hasil kajian kami menduga, kemungkinan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memainkan alur sistem dalam tubuh BPJS kesehatan.

Salah satu kemungkinanya pendaftran kembali pasien yang sudah keluar atau sudah memeriksakan kesehatan  di rumah sakit. Di daftar di bulan depan atau di bulan yang sama. Kemungkinan hal ini dilakukan untuk meraup keuntungan dari dana BPJS kesehatan. Perlu kiranya pihak berwajib di setiap Kabupaten/kota melakukan investigasi. Kemungkinan berikutnya Non penerima bantuan Iuran (non-PBI) merupakan golongan masyarakat mampu yang bisa membayar premi secara mandiri ternyata mendaftarkan diri sebagai penerima Bantuan Iuaran (PBI) yang tergolong masyarakat tidak mampu. Hal ini kemudian yang mesti mendapatkan pengawasan ketat.

Kami selaku pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Parepare sangat menyayangkan niat pemerintah untuk menaikkan Iuran BPJS. Terlebih dahulu manejemen dalam tubuh BPJS kesehatan harus dibenahi, ada berbagai pekerjaan rumah yang harus di selesaikan oleh BPJS kesehatan. Masalah carut marut kepesertaan tertuma 26 juta peserta yang harus di bersihkan. Kedua kategori rumah sakit. Selama ini banyak rumah sakit yang mengklaim kelas lebih tinggi agar klaim BPJS kesehatan bisa lebih besar.

Ketiga masalah manejemen klaim. Audit BPKP menemukan ada yang klaim ganda peserta, bahkan ada klaim dari peserta yang sudah meningal. Ke empat harus mampu memperbaiki hubungan dengan lebih dari 2.500 rumah sakit dan 23.000 puskesmas, BPJS kesehatan harus mampu memperbaiki sistem rujukan dan klaimnya. Menurut kami ini adalah salah satu hal utama yang membuat BPJS kesehatan mengalami defisit. Menaikkan Iuaran adalah selemah-lemahnya bentuk tanggung jawab pemerintah. Artinya, sama saja melempar tanggung jawab ke rakyat. Kami menunggu terobosan bukan kenaikan Iuran.(*/ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *