Pandangan Politik Berbeda Memicu ‘Konflik’ di Pengurus Yayasan Bina Insan, Ini Dampaknya

by
Iqbal Chalik saat konfrensi pers di Patato Kafe Parepare, Senin, 16 September, terkait konflik di Yayasan Bina Insan

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Polemik antara pengurus Yayasan Bina Insan Parepare terus bergulir antara pengurus baru dan lama. Dampaknya, sistem pendidikan pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Insan Kota Parepare ikut terseret. Persoalan itu ditimbulkan adanya perbedaan pandangan politik sesama pengurus yayasan, sehingga terjadi perpecahan menjadi dua kelompok. Salah satu pendiri Yayasan, M Iqbal Chalik menceritakan, kisruh ini dimulai dari perbedaan pandangan politik, karena orang yayasan ini dulu secara pribadi berasal dari salah satu unsur partai politik.

Sehingga yayasan ikut diseret dalam hal yang mengakibatkan terjadi perpecahan sesama pengurus. “Setelah terjadi kisruh yang menyebabkan perpecahan menjadi dua kubu. Yang dimana ini ada kubu lama termasuk saya dan kubu baru. Sehingga kubu baru ini dengan diam-diam tanpa sepengetahuan kami sebagai pendiri melakukan perubahan akte di Kabupaten Gowa melalui notaris Disan,” kata Iqbal Chalik saat konfrensi pers di Patato Kafe Parepare, beberapa waktu lalu.

Lanjut Iqbal, dengan perubahan akte tersebut, mereka sewenang-wenang melakukan pergantian kepala sekolah secara sepihak. Dimana kepala sekolah lama Yayasan Bina Insan Parepare Syamsuar LC diberhentikan oleh pengurus yayasan Bina Insani baru. Setelah pemberhentian secara sepihak, lalu dilakukan pengangkatan tanpa pemberitahuan kepala sekolah baru atas nama Arsyad. Sehingga menimbulkan dualisme dan makin meruncingnya konflik di yayasan.

Terkait hal ini, pihaknya berusaha melakukan islah demi peserta didik yang menempuh pendidikan sekolah tersebut, namun mereka tidak menggubris, sehingga pihaknya menempuh jalur hukum. “Kita menduga akte yang mereka buat adanya dugaan pemalsuan data. Ini ada ketimpangan dalam pembuatan akte baru tersebut. Pada hal akte lama kami yang pegang dan kami selaku pendiri tidak pernah menyepakati penggantian pengurus, secara logika mereka mempermainkan administrasi yayasan,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Parepare tersebut.

Ia pun mengatakan, dampak kisruh ini menyebabkan 19 guru senior SDIT pindah mengajar. Selain itu, kata dia pada tahun 2017 akhir, yayasan ini sudah mulai banyak menuai masalah disebabkan karena perbedaan pandangan dalam tubuh yayasan. “Sebagian pengurus keluar dari PKS, karena dianggap sudah tidak sejalan. Persoalan kisruh yayasan sebetulnya sudah dicarikan solusinya untuk bisa dikelola secara bersama-sama, dengan melakukan pendekatan secara persuasif, kekeluargaan. Kemudian difasilitasi oleh DPRD melalui rapat dengar pendapat sebanyak dua kali beberapa waktu lalu, tapi sepertinya kubu pengurus versi akte Gowa mengabaikan hasil RDP DPRD Kota Parepare,”jelasnya.

Sementara itu, pengacara Azhar Zulfurqan mengatakan, untuk menyelesaikan hal ini, maka melalui jalur hukum. Ia pun menyatakan, jika ingin membuat akte notaris yang baru harus dihadiri pendiri lama, namun tanpa sepengatuan pendiri lama mereka membuat dengan diam-diam. “Hal ini memang sudah menyalahi aturan, dalam undang undang tentang yayasan menyebutkan jika pergantian pengurus baru itu harus dihadiri oleh pendiri yayasan, akan tetapi mereka secara sepihak melakukan pergantian,” singkat Azhar. Pihaknya pun telah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, dengan LP Nomor:LP/442/IX/TUL.7.1.3/2019/PoldaSulsel/RES.Parepare pertanggal 4 September 2019. Perkara membuat keterangan palsu dengan terlapor Susanto Berteman.(has/ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *