Pasca Kejadian di Talawe, Agus Parman Harap Warga Kembali Bersatu

by

PAREPOS.CO.ID, SIDRAP — Agus Parman Pangeran adalah salah seorang pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.

Agus dinilai salah satu orang yang berperan aktif dalam memediasi kedua bela pihak yang sempat berselisih paham di Desa Persiapan Talawe, Kecamatan Watang Sidenreng.

Perselisihan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu itu gegara adanya dualisme Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Persiapan Talawe.

Beruntung, salah satu tim Pemenangan Dollah Mando-Mahmud Yusuf (DoaMu) ini cepat mengambil tindakan dan langkah-langkah agar perselisihan itu tidak meluas.

Bahkan, Agus Parman Pangeran ini juga memediasi pertemuan antara pengacara Pejabat lama Plt Kades Persiapan Talawe, Mas’ud dengan Bupati Sidrap, H Dollah Mando.

Pertemuan tersebut membahas terkait Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan pejabat lama ke pejabat baru di Desa persiapan tersebut.

Kemudian juga membahas status Mas’ud yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Kades Persiapan Talawe yang sudah menjabat selama 12 tahun ini.

Saat ditemui di kediamannya, Sabtu, 7 September. Dia berharap kepada warga yang sempat berselisih bisa bersatu kembali pasca kejadian di Desa Persiapan Talawe itu.

Agus Parman Pangeran mengatakan, meski persoalan tersebut dianggap sudah selesai namun perlu kembali agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap turun untuk mempersatukan warga.

“Utamanya, Bupati Sidrap, H Dollah Mando agar bisa ke Desa tersebut untuk merangkul semua kembali warga yang sempat berselisih paham itu,” ucapnya.

Lebih jauh, Agus Parman Pangeran melihat bahwa persoalan itu jangan dipandang sebela mata. Pasalnya, yang menjadi persoalan adalah secara aturan penempatan pejabat Plt sudah sesuai aturan.

Namun yang menjadi masalah adalah pemberlakuannya seperti desa definitif, padahal desa tersebut masih desa persiapan pemekaran dari desa Damai.

Dikatakannya, bahwa coba dilihat selama pejabat lama menjadi Plt Kepala Desa Persiapan Talawe, itu dari segi fasilitas maupun anggaran diberikan secara full seperti desa definitif pada umumnya.

Padahal seharusnya, jika berdasarkan aturan yang ada desa persiapan itu hanya bisa menerima anggaran dari pemerintah 30 persen dari desa Induk.

“Tapi nyatanyakan selama ini desa persiapan itu menerima anggaran seperti desa definitif pada umumnya. Makanya saya harap Pemkab bisa lebih jelih lagi melihat aturan tersebut,” tandasnya. (ira/ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *