Tolak Alat MPOS, Rumah Makan Langsung Ditutup di Majene

by
Anggota Satpol PP melakukan peneyegelan terhadap salah satu warung yang menolak pemasangan Machine Payment On System (MPOS) untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Majene

PARE POS CO.ID MAJENE, Pihak Pemkab Majene melalui Badan Pendapatan Dearah (Bapenda) Kabupaten Majene saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan pemasangan atau penggunaan cara Machine Payment On System (MPOS) untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) disetiap rumah makan, cafe dan tempat hiburan.

Seperti diketahui MPOS yang dipasang itu adalah cara pembayaran yang dilakukan melaui mesin atau alat transaksi secara elektronik. Serta alat itu secara otomatis tersambung langsung dengan pihak bank BPD Sulselbar cabang Majene dan dipantau langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di jakarta.

Hanya saja, untuk pemasangana alat itu tidaklah begitu berjala mulus, sebab ada juga pemilik rumah makan enggan memasang dengan berbagai alasan tertentu. Begitu dengan konsumen banyak memberikan tanggapan yang bervariasi dengan adanya alat itu. Karena merasa semakin terbebani dengan nilai bahan makanan di rumah makan semakin mahal dan memberatkan.

Pasalnya, dari nilai harga berbagai bahan makanan itu dari harga sebelumnya ada penambahana perolehan pajak sebesar sepuluh persen dari harga awal. Sehingga hal itu merupakan cukup berat bagi para pemiik warung maupun konsumen karena sebelumnya juga sudah ada pengeluaran pajak yang diatur dalam perda Kabuaten Majene nomor 9 tahun 2011 tentang pajak restoran dan rumha makan seperti yang sudah dipasang disetiap rumah makan, cafe, restoran dan hotel. Belum lagi dengan pelaporan di kantor pajak pratama Majene juga ada pajak PPN maupun PPH yang harus dibayar setiap bulannya.

Plt Kepala Bapenda Kabupaten Majene, M Djazuli Muchtar, Kamis 5 September yang turun langsung memimpin penyegelan dan penutupan rumah makan Nusantara sekitar jalan Gatot Subroto dekat pusat pertokoan Majene, mengatakan rumah makan ini terpaksa ditutup karena pemiliknya tidak mengindahkan peraturan Bupati Majene nomor 17 tahun 2019 bahwa wajib pajak dilarang merusak atau membuat tidak berfungsinya sistem dan perangkat sistem online yang telah terpasang.

“Ini kami segel dan ditutup karena alat yang kami pasang sebelumnya tidak digunakan sesuai fungsinya untuk melakukan transaksi setiap pembayaran konsumen. Bahkan terihat sengaja dicopot dan dirusak sehingga alat itu tidak berfungsi,” terang Djazuli.

Informasi lain yang diperoleh menyebutkan pemilik warung itu sengaja menolak untuk dipasangi alat secara online tersebut. Alannya, karena bisa mengganggu pelanggannya dan berearih ke tempat lain karena harga di bahan makanan dan minuman di rumah makannya itu bisa mengalami kenaikan dari harga sebelumnya.

Sementara pemilk warung nusantara, Morjo saat ditanya mengaku tidak pernah menolak untuk dipasangi alat transaksi elektronik tersebut. Hanya saja, dia mengatakan karyawannya tidak bisa menggunkan alat itu karena cukup ribet cara penggunaannya.

“Saya tidak pernah menolak untuk dipasangai alat itu, saya tetap kooperatif terhadap aturan yang ada. Namun karyawan saya terbatas dan tidak mampu mengoperasikan alat tersebut. Belum lagi sibuk memasak dan melayani pembeli malah dibebani lagi alat seperti itu yang cukup sulit dimengerti cara penggunaannya,” ucap Morjo nada kesal.

Selain Morjo yang mengeluhkan pemasangan alat seperti itu masih banyak juga pemilik warung, cafe dan hiburan cukup mengeluhkan dengan adanya sistem tersebut yang dinilain cukup memberatkan para konsumen. Hanya saja sejumlah pemiik warung merasa bungkam karena takut warungnya turut ditutup dan tidak bisa beroperasi lagi melayani pembeli.

Dari pantauan di lokasi pagi Kamis 5 September 2019 aksi penyegelan itu, dilakukan pihak Bependa, Satpol PP, dari Kejaksaan, Kepolisian dan dari unsur TNI di daerah ini serta terlihat ramai karena sempat menjadi tontonan warga sekitar. (edy/ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *