Walhi Sebut Tambang Marmer di Bontoa Labrak Permen ESDM

by
Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin

PAREPOS.CO.ID, PANGKEP — Lembaga organisasi independen Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel), angkat bicara terkait aktivitas tambang marmer milik PT Wutama Tri Makmur, yang berlokasi di Kampung Bontoa Dalam, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Angkat bicaranya Walhi ini setelah melakukan investigasi dan peninjauan dilokasi tambang tersebut, baru-baru ini. Dan menemukan adanya pelanggaran yang dilabrak oleh pihak perusahaan.

Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin, mengungkapkan, pihak perusahaan PT Wutama Tri Makmur melabrak aturan Permen ESDM terkait jarak aktivitas penambangan dari pemukiman.

“Setelah kita kaji hasil dari investigasi dan peninjauan dilapangan, kita akan mengambil langkah melakukan pengajuan kepada Pemerintah Provinsi terkait, untuk mereview perizinan perusahaan tambang tersebut dan mengindikasi pihak perusahaan telah melabrak aturan Permen ESDM dengan tidak memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap warga setempat,”ungkapnya, saat dikonfirmasi via telpon, Senin 9 September, 2019.

Menurutnya, kontribusi terhadap daerah pula tidak terlalu signifikan. “Catatan kita, satu perusahaan itu, hanya berkontribusi paling banyak Rp 20 juta setahun. Saya kira, lebih baik menghilangkan 20juta setahun ini, ketimbang menimbulkan lingkungan hidup buruk bagi masyarakat setempat,”ujarnya.

Lanjut diungkapkan, salah satu temuan yang menjadi subjektatif yang harus diselesaikan segera. Terdapat dampak langsung yang dirasakam warga dampak dari aktivitas penambangan tersebut yang jaraknya dekat dengan pemukiman warga.

“Kami sudah lakukan investigasi dan peninjauan dilapangan, warga disekitar terdekat lokasi aktivitas tambang marmer, menghirup udara tidak segar polusi debu, kebisingan operasi alat berat dimalam hari hingga mengganggu sumber air warga. Sementara jarak aktivitas tambang tersebut hanya berjarak 100 meter, sementara dalam poin aturan itu minimal 500 meter jarak aktivitas tambang dari pemukiman warga,”pungkasnya.

Lembaga Walhi Sulsel pun akan mengawal persoalan ini hingga mendesak pihak Pemerintah Provinsis Sulsel dalam hal ini dinas terkait, untuk segera mereview perizinan perusahaan tambang marmer tersebut. (awi/ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *