Kaling Pertanyakan Insentif Penagihan PBB di Majene, Ada Apa?

by

PAREPOS CO. ID, MAJENE– Sebahagian besar Kepala Lingkungan (Kaling) di Kabupaten Majene, mulai mempertanyakan insentif atau biaya operasional penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pasalnya sejak tahun 2018 lalu, insentif para Kaling tersebut untuk biaya operasional penagihan PBB-P2 hingga kini belum ada terbayarkan sama sekali.

Padahal diketahui, para Kaling biasanya menerima insentif penagihan sebesar sepuluh persen dari terget hasil penagihan PBB-P2 di masing-masing lingkungannya. Namun hingga saat ini belum dibayarkan dari pihak OPD terkait seperti dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majene.

“Saat ini di tahun 2019 kami kembali melakukan penagihan PBB-P2 kepada setiap obyek pajak tersebut. Sementara untuk insentif penagihan PBB 2018 saja belum dibayarkan. Jadi kami mau ambil dimana dana operasional untuk menagih PBB-P2 tahun ini,”ungkap sejumlah Kaling di Majene, Kamis 10 Oktober 2019.

Hanya saja, sejumlah Kaling itu enggan melakukan protes secara terang-terangan. Terlebih lagi hampir rata-rata Kaling dalam kota Majene adalah berstatus ASN dan bekerja di OPD lingkup Pemkab Majene. Sehingga agak merasa ketakutan jika melakukan protes kepada pimpinan. Alasannya, takut langsung digeser atau dipindahkan ke tempat lain.

Secara terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majene, M Djazuli Muchtar menjelaskan, pembayaran insentif Kaling terkait biaya oprasional penagihan PBB-P2 tetap akan segera dibayarkan kepada Kaling tersebut.

Meski demikian, tidak serta merta bisa dibayarkan karena harus melalui aturan yang ada. Alsannya, untuk pembayaran insentif Kaling itu masuk pada anggaran perubahan (APBD-P) 2019. Setelah itu kalau anggarannya sudah cair, tentu pasti secepatnya dilakukan pembayaran kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan insentif yang ada. (edy/ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *