Bupati dan Wakil Bupati Laporkan Harta Kekayaan di KP2KP – Pare Pos – Online
new-picture-7
Sulawesi Barat

Bupati dan Wakil Bupati Laporkan Harta Kekayaan di KP2KP

Bupati Matra Ir H Agus Ambo Djiwa MP Menyerahkan Surat Hibah Lahan Kantor Perpajakan Matra, Disusul Wabup Matra Drs HM Saal Menyerahkannya kepada Kepala Kantor Wilayah Mamuju.

MATRA,Parepos.co.id-  Bupati Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Ir H Agus Ambo Djiwa MP didampingi Wakil Bupati Matra, Drs HM Saal melaporkan harta kekayaannya di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasangkayu, Senin 20 Maret, kemarin. Dalam kunjungan yang menjadi rangkaian memasuki tahapan pertama program tax amnesty atau pengampunan pajak serta melihat proses dan grafik perpajakan.
Beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) ikut mendampinginya diantaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), H Abdul Wahid, Kabag Humas, Sury Fitriah dan disambut
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju Hadiningrat Nusantoro MP didampingi Kepala Cabang KP2KP Pasangkayu, Ato Sutarsa. Selain itu, diserahkan bantuan hibah sebidang tanah untuk pembangunan kantor perpajakan di Matra.
Kepala KPP Pratama Mamuju, Hadiningrat Nusantoro MP menuturkan, sesuai yang dilaporkan pak bupati dan wakil bupati Matra berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan pribadi. Dan merupakan kewajiban tiap warga sebagai wajib pajak. Sesuai peraturan UU, setiap tahun sebagai warga yang bijak harus melaporkan surat pelaporan pajak (SPP). “Apa yang dilakukan bupati dan wakil bupati menjadi bukti keduanya memberikan contoh kepada kita semua sebagai masyarakat. Terlebih, pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPP), paling lambat dilaksanakan per31 Maret 2017,”timpalnya.
Bupati Matra, Ir H Agus Ambo Djiwa MP menuturkan, kedatangannya di kantor perpajakan merupakan wujud tanggungjawab sebagai warga negara, bukan sebagai pejabat. “Sebagaimana PPH perseorangan, kita imbau ke masyarakat agar sebagai wajib pajak haruslah melaporkan harta kekayaannya dan itu merupakan tanggung jawab,”katanya.
Terkait bantuan hibah beruapa lahan perkantoran, kata Agus, dalam rangka memenuhi apa yang menjadi kebutuhan perpajakan guna melakukan pelayanan yang lebih optimal. “Tentu kantor pajak membutuhkan tempat, sehingga pemerintah daerah memfasilitasi dengan menghibahkan lahan untuk bangunan kantor, sehingga kedepannya tidak lagi pindah sewa kantor,”ujarnya.(*/ade)

Click to comment

Most Popular

bannerr_bitmap
To Top