Dewan Sidak Stasiun Pengisian Elpiji – Pare Pos – Online
new-picture-7
Uncategorized

Dewan Sidak Stasiun Pengisian Elpiji

ILHAMTANDJUNG//PAREPOS -- KOMISI II DPRD WAJO SAAT SIDAK SPPBE DI KELURAHAN SOMPE, KECAMATAN SABBANGPARU SELASA, 10 JANUARI 2017.

WAJO, Parepos.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Wajo melakukan inspeksi mendadak di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang berlokasi di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu Selasa, 10 Januari 2017, kemarin.

Sekertaris Komisi II DPRD Wajo, Gusti Andi Makkarodda mengatakan, Dewan bersama pemkab dalam hal ini kabag perekonomian Setda Wajo M. Arwes telah melakukan pemantauan langsung dimana tabung gas elpiji 3kg dilakukan pengisian. Kata dia, ada tiga hal musti dilakukan oleh pihak SPPBE.

“Harus dilakukan pergantian karet tabung secara menyeluruh, Kami melihat hal ini tidak dilakukan sehingga ada potensi tidak aman dalam penggunaan tabung,”ujarnya

Lanjut, politisi partai NasDem itu menjelaskan, timbangan pada alat pengisian harus ditera secara periodik, minimal 3 bulan sekali supaya berat isi tabung tidak berkurang, selain itu harus dilakukan uji kebocoran, minimal tabung harus dicelup supaya tdk ada tabung bocor keluar dari stasiun pengisian.

Hal lain yang musti dilakukan oleh pihak SPPBE yakni harus memasang segel agen supaya diketahui area peredaran tabung tidak berpindah kepangkalan lain yang bukan jaringan agen dan memudahkan pengawasan peredaran

” Khusus untuk Agen, komisi II berharap supaya tetap menjaga distribusi tabung hingga pangkalan, tidak boleh meladeni secara langsung pengecer apalagi konsumen supaya pasokan terjaga dan tidak terjadi kelangkaan.”kata Gusti

Selain itu, Komis II DPRD Wajo juga berharap agar sekiranya Pemda dan Pertamina menambah kuota sementara bagi agen selama musim kemarau demi menyelamatkan para petani dan terjaganya produksi pangan Kabupaten Wajo.

Sebelumnya Ketua Komisi II DPRD Wajo menegaskan tidak segan-segan untuk melaporkan Pangkalan maupun agen yang tidak mematuhi aturan tataniaga pendistribusian. Kata dia, harga semestinya sesuai Harga Eceran Tertingi (HET) Rp. 15.500 rupiah.

“Pangkalan yang tak sesuai distribusinya, tidak jalan sesuai aturan yang ada maka kita laporkan ke divisi pengawasan pertamina untuk dicabut saja izinnya. Kita beri waktu 10 hari,”tegasnya (ade/ile)

Click to comment

Most Popular

bannerr_bitmap
To Top