DPD Bukan DPR – Pare Pos – Online
Opini

DPD Bukan DPR

Oleh : H SYAFA’AT A PRADANA SH MH
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir Parepare

Kisruh pergantian kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia patut menjadi renungan bagi bangsa ini untuk melihat kembali peran dan fungsi lembaga negara yang satu ini.  Pada hakikatnya DPD merupakan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen ke-4 pada tahun 2002.

Kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah mempunyai fungsi mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan degan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun fungsi lain dari DPD yakni memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. DPD sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk oleh UUD seharusnya menjadi cerminan dalam tatanan kelembagaan negara di Indonesia. Konteks kelembagaan DPD jika di representasikan sebagai perwakilan rakyat tentunya jauh lebih terwakili dibanding lembaga perwakilan lainnya.

Prev1 of 3

Click to comment

Most Popular

To Top