Ini Penyebab Proses Belajar PAUD Terlantar di Ammasangan – Pare Pos – Online
Pendidikan

Ini Penyebab Proses Belajar PAUD Terlantar di Ammasangan

Ruang belajar PAUD yang terlantar di Polman

POLMAN, PAREPOS — Hanya karena berseteru dengan keluarga, sejumlah anak peserta didik salah satu yayasan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Pulau Salama, Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) harus rela kehilangan hak belajar. Pihak penyelenggara Yayasan dan pemilik lahan dikabarkan tidak akur, padahal keduanya masih merupakan satu ikatan keluarga.

Seperti diceritakan Mawardi selaku Penilik PAUD Kecamatan Binuang, kelompok bermain yang ada di Pulau itu semula diinisiasi almarhum Kahar atau suami dari penyelenggra St Hapsah sejak dua tahun lalu. Kahar sendiri adalah salah satu anggota keluarga pewaris tanah tempat PAUD berdiri. Namun sepeninggal Kahar, anggota keluarga yang lain yang tidak disebutkan namanya malah menggugat untuk membatalkan akta notaris penyelenggara yang tidak lain istri dari Kahar itu. Alsannya, St Hapsah disebut tidak aktif datang ketempat itu dengan berbagai kesibukan, sehingga masyarakat ingin menggantinya.

Akibat dari itu, St Hapsah meminta ganti rugi kepengurusan, namun pihak pemilik lahan tidak menyanggupi. Terpaksa pendidikan anak-anak Pulau yang telah belajar selama dua tahun harus terhenti “Saya sudah melakukan pertemuan internal dengan memediasi keduanya, namun tidak menemui titik terang, sehingga Dinas Pendidikan selaku penanggungjawab pendidikan memutuskan untuk menghentikan sementara PAUD tersebut,” katanya

Menurut Mawardi, pihak Dinas Pendidikan tidak berani memberikan fasilitas layanan dan bantuan bila tidak ada akta hibah lahan yang ditanda tangani oleh pemilik lahan, meski sebelumnya pemilik lahan mengaku mau menghibahkan tanahanya dengan catatan mengganti penyelenggara PAUD. “Mau’ji pemilik lahan hibahkan tanahnya, tetapi harus diganti penyelenggaranya. St Hapsah juga tidak mau kalau tidak ada ganti rugi yang dia terima,” paparnya.

Namun begitu, Mawardi tidak menyebutkan angka pasti jumlah ganti rugi yang diminta St Hapsah, meski dikabarkan sebelumnya istri dari almarhum Kahar meminta uang pengganti sejumlah Rp15 juta. “Tidak seperti itu, itu hanya angka perkiraan saja, mungkin saja dibawa dari itu, namun saya tidak mengetahui pasti, “jelasnya

Hingga kini pihak Dinas Pendidikan masih menunggu kesepahaman kedua kelaurg yang berseteru, namun bila memang tidak ada keputusan, maka Dinas Pendidikan akan mencari jalan lain. “Tetap kami akan perjuangkan PAUD disana,” tutup Mawardi. (wal/ade)

 

Click to comment

Most Popular

To Top