Mantan Kades Karama Terancam 15 Tahun Penjara – Pare Pos – Online
Sulawesi Barat

Mantan Kades Karama Terancam 15 Tahun Penjara

M Subhan Kasi Intel Polman

POLMAN, Parepos.co.id — Kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) dana desa tahun 2015 yang menyeret mantan Kepala Desa (Kades) Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Zainuddin segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju. “Penyidik kejaksaan telah menyerahkan berkas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera disidangkan di Pengadilan Tipikor,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus), Fadly Safa SH, Rabu 10 Januari, kemarin.

Dalam kasus ini, kata mantan Kasi Pidsus Kejari Pangkep, JPU tidak menangguhkan penahanan. Akan tetapi tetap melanjutkan penahanan kepada tersangka, karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Tersangka juga tidak meminta permohonan penangguhan penahanan baik dari tersangka sendiri maupun keluarganya.

Senada diungkapkan, Kepala Seksi Intel Kajari Polman, M Subhan, jika berkas tersangka kasus dana desa yang menjerat mantan Kades Karama Zainuddin sudah memasuki tahap persidangan atau tahap dua dan telah diserahkan dari penyidik ke JPU. Artinya, penyidikan sudah dianggap lengkap, kemudian akan segera disidangkan oleh jaksa penuntut umum. “Mungkin dalam satu atau dua hari kedepan, kejaksaan akan membentuk timnya,”ujar M Subhan.

Usai diperiksa dan diteliti, tersangka kemudian langsung dibawa ke Lapas Klas II B Polewali. Dalam kasus tipikor, mantan Kades Karama, Zainuddin ditahan karena diduga melakukan penyalahgunaan dana desa tahun 2015 sebesar Rp148 juta, dalam pembagunan jalan rabat beton. Tersangka terancam hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Penahanan tersangka dilanjutkan oleh JPU karena akan segera disidangkan paling lambat akhir bulan ini.

M Subhan menambahkan, untuk mengawasi kasus serupa, pihaknya terus menjaring informasi dari masyarakat terkait adanya beberapa laporan terkait penyalagunaan dana desa. Dia pun tak menampik, mendapat beberapa laporan masyarakat tentang penyalagunaan dana desa tersebut, namun belum ditindaklanjuti karena datanya belum lengkap. “Belum berani mereka melaporkan resmi, hanya informasi lisan saja, pada hal laporan penyalagunaan harus dilakukan secara resmi. Kita sudah memberikan peringatan kepada para kepala desa dan melakukan sosialisasi bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD),”ungkapnya. (wal/ade)

Most Popular

To Top