Setahun, BPJS Kesehatan Dianggarkan Rp25 Triliun – Pare Pos – Online
Nasional

Setahun, BPJS Kesehatan Dianggarkan Rp25 Triliun

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Syamsul Bachri secara simbolis menyerahkan KIS kepada warga disaksikan Kepala BPJS Kesehatan Parepare, Afliana Latumakulitas, kemarin.

PAREPARE, Parepos.co.id– Jaminan kesehatan masyarakat yang ditanggung pemerintah Indonesia berjumlah 92 juta jiwa melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada kepesertaan Penerimaan Bantuan Iuran (PIB) terdafatra dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp25 triliun dalam setahun. Kendati demikian, BPJS Kesehatan  secara nasional juga kerap tekor. Bahkan diasumsikan dalam setahun bisa mencapai Rp4 triliun. Angka tersebut terbilang cukup fantastis. Itu lantaran peserta yang tidak disiplin dalam membayar iuran ke BPJS Kesehatan.
Hal tersebut terungkap dalam sosialisasi BPJS Kesehatan yang difasilitasi KNPI Kota Parepare di Gedung Aisyiyah Jalan Panti Asuhan, kemarin. Hadir sebagai nara sumber, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, H Syamsul Bachri, Kepala BPJS Parepare, Afliana Latumakulita. Hadir juga Camat Bacukiki, Hamri Haddade dan masyarakat penerima Kartu Indonesia Sehat. Sosialiasi BPJS Kesehatan mengusung tema ‘Dengan Bergotong Royong, Semua Tertolong’.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, H Syamsul Bachri mengatakan, anggaran jaminan kesehatan untuk masyarakat Indonesia berjumlah 92 juta jiwa tersebut dianggarkan sebesar Rp25 triliun setiap tahun untuk BPJS Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI). “Bagi 92 juta penduduk di Indonesia, kita telah menganggarkan Rp25 triliun untuk jaminan kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan hak-hak pelayanan kesehatan,” katanya.

Kendati ada jaminan kesehatan dari negara, Syamsul Bachri mengingatkan masyarakat tetap menjaga kesehatan, lingkungan rumah jangan kotor dan tetap bersih. “Meskipun ada kartu KIS dan BPJS, tapi tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan tetap bersih agar tidak sakit. Namun kalau pun sudah berusaha dan berupaya jaga kebersihan, lalu warga sakit, segera berobat, tidak dibayar. Warga diberi jaminan kesehatan dengan memperlihatkan KIS dan BPJS,” imbaunya. Syamsul Bachri mengungkapkan, BPJS Kesehatan mengalami tekor sekitar Rp4 triliun dalam setahun karena tidak disiplinnya sebagian peserta BPJS dalam membayar. “Nah kenapa sosialisasi ini kita mengusung tema ‘Dengan Bergotong Royong, Semua Tertolong’. Itu karena rohnya yang sehat membantu yang sakit. Atau yang mampu menolong yang tak mampu. Sehingga kita harapkan peserta BPJS bisa disiplin membayar iuran,” harapnya.
Selain itu, Syamsul Bachri juga tetap memperhatikan fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit. “Artinya kalau sakit ada fasilitas kesehatan. Datang berobat ke puskesmas, dan tidak ada yang dibayar. Kalau puskesmas tidak bisa menangani baru dirujuk ke rumah sakit di Parepare, seperti RSU Andi Makkasau. Kalau RSU tidak mampu dibawa ke RS Wahidin di Makkasar. Lagi-lagi, tidak ada dibayar, semua ditanggung BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Dia pun memuji perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare yang telah memberikan jaminan kesehatan bagi warganya yang kurang mampu memalui pembiyaan APBD. “Tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan Parepare cukup tinggi. Apalagi Pemkot Parepare memberikan kepedulian cukup besar kepada masyarakatnya dalam jaminan kesehatan,” katanya. Syamsul Bachri juga mengingatkan masyarakat untuk menjadi peserta BPJS, apalagi perlindungan kesehatan sudah diamanahkan dalam Undang-undang. “Pak Camat dan Lurah agar mengajak warganya menjadi peserta BPJS. Begitu pun KNPI bisa membantu BPJS dalam hal penyuluhan. Semua warga Indonesia tercover menjadi peserta BPJS,” kata Syamsul. Syamsul menyebutkan, kepesertaan BPJS Kesehatan cukup tinggi di Kota Parepare. Itu sesuai data yang disampaikan BPJS setempat. “Kepesertaan BPJS Kesehatan Parepare mencapai sekitar 165 ribu jiwa terdiri dari PBI dan mandiri. Namun lebih besar kepesertaan penerima bantuan Iuran (PBI) mencapai 102 ribu jiwa baik dibiayai APBD maupun APBN dalam bentuk KIS. Sementara kepesertaan mandiri sekitar 52 ribu,” katanya.
Syamsul menambahkan, warga yang telah memiliki BPJS Kesehatan baik mandiri maupun KIS PBI atau yang telah diintegrasi pemerintah kota harus dilayani sebaik-baiknya karena sudah dijamin BPJS Kesehatan, termasuk pelayanan obat juga harus maksimal, karena BPJS juga telah menanggungnya. “Kalau masalah obat itu adalah tanggung jawab rumah sakit. Memang yang kadang jadi masalah adalah fasilitas puskesmas dan rumah sakit yang masih kurang, maka tugas kita. Kalau ada keluhan pelayanan, maka yang masalah adalah rumah sakit. Tidak boleh ada pasien meninggal karena terlambat dilayani. Dan obat-obatan kurang, tanggung jawabnya rumah sakit, BPJS memberikan tanggungan,” tandasnya.  Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Parepare Afliana Latumakulita yang hadir dalam sosialisasi tersebut mengharapkan agar masyarakat tidak menerima informasi secara sepotong-potong terkait BPJS Kesehatan.
“Kita terbuka untuk memberikan informasi secara detail tentang BPJS Kesehatan. Kalau ada yang tidak dipahami silakan berkoordinasi,” harap Afliana.  Dia pun menyebutkan, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Parepare tercatat sekitar 165 ribu peserta atau berkisar 88 persen dari total  jumlah penduduk Parepare.(*/ade)

Most Popular

To Top