Wow…Kasus Gedung Kemenag Polman Seret Lima Tersangka – Pare Pos – Online
Hukum dan Kriminal

Wow…Kasus Gedung Kemenag Polman Seret Lima Tersangka

Kasi Pidsus Kejari Polman, Fadly A Safaa

PAREPOS.CO.ID, POLMAN–Kejaksaan Negeri Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali membeberkan perkara kasus korupsi yang segera akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sambil menunggu penetapan hari sidang. Kasus korupsi pembangunan gedung Kementerian Agama Polman Tahun Anggaran 2012 dan 2013 menyeret lima orang tersangka yang statusnya telah menjadi terdakwa.

Menurut Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejakaaan Negeri Polman, Fadly A Safaa, pada perkara tersebut ada dua mata anggaran pembangunan gedung yang dikerjakan secara bertahap yakni anggaran DIPA APBN tahun 2012 senilai Rp 1,927 miliar dan DIPA APBN Tahun 2013 senilai Rp 800 juta. Kata dia, khusus untuk anggaran 2012 ditetapkan tiga orang tersangka yakni rekanan inisial A, pelaksana proyek inisial D, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial S. Sedangkan anggaran tahun 2013 (lanjutan) telah ditetapkan dua orang tersangka yakni rekanan inisial A dan PPK inisial L.

Berdasarkan hasil hitungan BPKP untuk tahun 2012, terdapat kerugian negara senilai lebih dari Rp800 juta dengan modus pengurangan volume kuantitas dan kualitas, sedangkan anggaran tahun 2013 kerugian negara ditaksir lebih dari Rp 200 juta dengan modus yang hampir sama dengan tahun 2012. Meski perkara tersebut telah masuk pada proses penuntutan, Fadly mengaku masih terus akan melakukan pendalaman dengan melihat fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan tersangka untuk dilakukan pengembangan perkara bila mana ada yang mengarah pada pejabat tertentu yang berkaitan dengan kasus itu.

Ditambahkannya, saat kejaksaan masih terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang langsung dilakukan penahanan di Lapas Polewali karena dikhawatirkan dapat melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Pada perkara itu, para pelaku kemudian diancam dengan pidana kurungan minimal 4 dan 1 tahun dan maksimal 20 tahun sesuai pasal 2 dan 3 Undang-undang Tipikor Nomor 31 tahun 2009.(*)

Click to comment

Most Popular

To Top