Guru Tersandung Hukum, Ini Kata Legislator Gerindra – Pare Pos
Tomalebbi'ta

Guru Tersandung Hukum, Ini Kata Legislator Gerindra

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Anggota DPRD Parepare dari Partai Gerindra,  Andi Taufan Armas menggagas sebuah regulasi daerah tentang perlindungan terhadap guru. Hal itu menjadi pemikirannya dengan banyaknya kasus yang menimpa guru dalam mendidik. Legislator Gerindra itu menilai, peraturan daerah tentang perlindungan guru akan menjadi inisiatif komisi II DPRD Parepare nantinya. ” Kita akan dorong regulasi perlindungan guru ini ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah,” jelas Andi Taufan Armas di Gedung DPRD Parepare, Senin, 31 Juli.

Taufan Armas mengatakan, perda tentang perlindungan guru hirarkinya tidak bertentangan dengan undang-undang lebih tinggi. “Regulasi juga akan memberikan rasa aman bagi guru dalam mendidik di sekolah. Tak hanya itu regulasi itu juga nantinya akan mengatur masalah peserta didik itu sendiri,” katanya.
Taufan Armas menilai, guru pada prinsipnya mendidik anak-anak di sekolah tentu dengan penuh perasaan. “Kaitannya dengan yang terjadi saat ini, adanya guru yang terjerat hukum itu tidak harus terjadi ketika komunikasi berjalan baik antara guru dengan orang tua, antara orang tua dengan anaknya ataukah guru dengan siswanya, apalagi ada komite sekolah,” katanya.
Menurutnya, sekolah itu ada perangkat komite sekolah, ada guru pembimbing sekolah, ada guru BP. Kalau ini berjalan baik, komunikasi diperkuat hal itu tidak terjadi. “Sekali lagi guru mendidik muridnya tentu dengan perasaan. Begitu pun sebaliknya murid atau siswa itu juga masih labil, sehingga dibutuhka komunikasi semua komponen,” katanya.
Dia juga menyebutkan, guru juga manusia, sehingga tidak bisa lepas dari masalah-masalah baik di rumah maupun sekolah. “Insya Allah, saya bersama teman komisi II akan gagas regulasi tersebut,” pungkas anggota Komisi II DPRD Parepare ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota (DPK) Parepare, Parman Farid justru mendorong pelaksanaan perda pendidikan yang pernah ada, namun belum maksimal karena terbentur peraturan walikota (Perwali). “Perda pendidikan ini sudah segera dirvisi dengan kondisi yang ada sekarang ini, dengan diperkuat perwali,” kata Parman.
Menurut dia, perda pendidikan itu nantinya akan mencakup dan mengatur tata tertib sekolah, tata tertib guru maupun anak didik. “Nah regulasi ini nantinya memberikan batasan apa yang bisa dilakukan guru, apa yang bisa dilakukan anak didik,” ujar pria berlatar belakang akademisi ini.
Parman menjelaskan, perda pendidikan itu juga ada pasal di dalamnya ketika ada perselisihan antara guru dan anak didik mapun orang tua siswa jangan langsung di bawah ke ranah hukum, lakukan mediasi dengan melibatkan dinas pendidikan, PGRI, kepala sekolah dan komite sekolah. “Nanti setelah dilakukan mediasi, kemudian tidak ada solusi, barulah melakukan upaya hukum,” kata Parman. Parman menambahkan, kalau regulasi pendidikan nasional membolehkan adanya perda pendidikan. (sar/ade)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!