Kinerja OPD ‘Melempeng’, Mendagri Imbau Kepala Daerah Lakukan Ini – Pare Pos
Nasional

Kinerja OPD ‘Melempeng’, Mendagri Imbau Kepala Daerah Lakukan Ini

PAREPOS.CO.ID,JAKARTA– Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo meminta para kepala daerah untuk berani mengevaluasi kinerja tiap organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan pemerintahannya. Tujuannya, untuk mencapai janji politik yang mereka kampanyekan dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Hal itu diungkapkannya, usai memberikan pengarahan pada pembekalan kepemimpinan pemerintah dalam negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III Tahun 2017 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kemendagri di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Soal kinerja dan janji politik para kepala daerah terpilih, kata Tjahjo, para kepala daerah yang baru terpilih dalam Pilkada, tentu dalam kampanye punya janji politik. Janji politik itu yang harus ditunaikan saat menjabat, lewat berbagai program pembangunan. Tapi, Tjahjo mengingatkan, jangan sampai kemudian, program strategis nasional yang dilaksanakan di daerah terhambat oleh janji politik kepala daerah. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, lanjut Tjahjo, para kepala daerah punya kewajiban mengawal dan memastikan program strategis pemerintah pusat terwujud. “Gubernur, bupati, walikota harus memastikan program strategis nasional harus berjalan dengan baik. Sinkron dengan skala prioritas gubernur, bupati, walikota,” ujar Tjahjo.

Kepala daerah, menurut Tjahjo, adalah komandan perencanaan pembangunan di daerah. Kepala daerah yang mengendalikan operasional pemerintahan di daerah. Sebab itu, kepala daerah harus selalu memastikan, setiap program yang sudah dilansir jadi kebijakan, benar-benar di eksekusi. Harus ada evaluasi rutin ke tiap OPD selaku perpanjangan tangan kepala daerah di lapangan. “Bupati dan walikota ini kan yang mengendalikan sehari- hari dibantu Sekda dan OPD. Gubernur Sulsel contohnya, ya Sekda itu tangan kanannya,” ujar Tjahjo.

Jika kemudian lanjut Tjahjo, kepala daerah merasa tak cocok misalnya dengan Sekda atau kepala dinasnya, harus berani mengevaluasi. Jangan sampai, karena ketidakcocokan itu, membuat akselerasi pembangunan berjalan tersendat. Dan, para kepala daerah harus rutin mengecek kinerja OPD. Bila memang kinerja OPD itu melempem, tak bisa memenuhi target program, sebaiknya segera diganti. Sehingga percepatan pembangunan tak terhambat. Termasuk juga bila tidak cocok dengan Sekda. “Kalau enggak cocok ya ganti saja, termasuk pimpinan OPD yang tidak mencapai target 3 bulanan, 6 bulanan harus diganti,” ujar Tjahjo.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!