POLMAN,PARE POS.CO.ID– Salah satu masalah terbesar yang tengah dihadapi oleh dunia selain dari pengendalian Covid-19, adalah pengelolaan sampah. Data Kementrian Lingkungan Hidup pada tahun 2020 jumlah timbunan sampah nasional mencapai 67,8 juta ton. Hal itu pun terjadi di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), dimana Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Selasa, 18 Januari menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Bupati Polman.
Aksi yang dilakukan gabungan LSM ini menyoroti soal penanganan sampah yang mereka nilai pemerintah tak becus dalam pengelolaannya. Pasalnya, sudah dua pekan sampah di sudut sudut kota tak kunjung terangkut. Selain itu, hingga kini pemerintah juga belum mendapatkan lokasi tempat pembuangan akhir ( TPA) yang baru, pasca ditutupnya TPA di Kecamatan Binuang.
Dalam aksi tersebut, sekira 60 LSM gabungan menyuarakan soal polemik persampahan yang terjadi dan tak ada solusinya. Kordinator Aksi, Abd Rahman Yunus dari LSM APKAN dalam orasinya meminta pemerintah untuk konsisten mengenai pengadaan tempat pengelolaan akhir sampah, yang tidak menimbulkan konflik. “Kami dari gabungan LSM meminta agar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk tidak dijadikan ajang politisasi 2024,”ujar Rahman Yunus.
Rahman menyampaikan harusnya pihak legislatif dapat melaksanakan pengawasan di lapangan terkait masalah penanganan sampah dengan serius. Serta meminta Pemerintah Kabupaten Polman untuk dapat mempertanggungjawabkan Iuran persampahan yang dipungut dari masyarakat. Termasuk mendesak untuk mempertanggung jawabkan anggaran pembebasan lahan. “Juga Mendesak untuk mempertanggungjawabkan anggaran pembebasan lahan dan mesin pengurai atau daur ulang TPA TA. 2018,”tutur Rahman Yunus.
Gabungan LSM ini juga mendesak Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar untuk dapat mengganti Kepala Dinas DLHK yang dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalah sampah yang terjadi, serta tidak mampu mengatasi persoalan sampah yang sudah sangat meresahkan masyarakat. ” Dalam waktu 2×24 jam, persoalan ini harus dituntaskan,” tegas Rahman Yunus. “Apabila pernyataan sikap ini tidak disikapi oleh Pemkab , maka Gabungan LSM akan melakukan aksi berikut nya dengan gelombang massa lebih banyak lagi,”timpalnya.
Sementara itu Asisten II Pemkab Polman Sukirman yang menerima para demonstran imenyampaikan bahwa untuk permasalahan sampah yang saat ini terjadi. Pemkab Polman tetap berusaha mencari TPA baru dan ada beberapa calon lokasi baru. “Untuk persoalan Sampah di Polman karena TPA Paku sudah ditutup bukan berarti kita tinggal diam dan tidak mencari tempat,sudah kita survey dibeberapa tempat namun selalu ditolak oleh warga dengan alasan akan terjadi pencemaran dan bau busuk seperti di Balanipa, ditolak. Di daerah Laliko Campalagian juga ditolak, namun kita tidak putus asa sehingga ada dua tempat lagi yang akan di survei yaitu di Desa Tuttula Kacamatan Tapango dan Desa Beroangin Kecamatan Mapilli. “Kita berharapnya masyarakat tidak menolaknya”,ujar Sukirman. Untuk penanganan, sementara kita berikan tanggung jawab perkecamatan untuk atasi sampahnya masing-masing karena ini sifatnya darurat sebab sampah berserakan dimana-mana.(win/B)
