Tembus Zona Hijau, Asman Terima Hasil Penilaian Kepatuhan SPP dari Ombudsman

  • Bagikan

MAKASSAR, PAREPOS.FAJAR.CO.ID — Wakil Bupati Enrekang, Asman SE mewakili Pemkab Enrekang menghadiri Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. Acara itu digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis 27 Januari 2022.

Wabup Asman hadir bersama para kepala daerah lainnya se-Sulsel. Acara itu digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, yang sebelumnya telah melakukan serangkaian penilaian kepatuhan standar pelayanan publik.

Hasilnya, Enrekang salah satu yang terbaik di Sulsel dengan predikat kepatuhan tinggi, dan menempati Zona Hijau. Daerah yang berada pada rentang nilai 81-100 dikategorikan Zona Hijau. Sementara rentang 51-80,99 berada di Zona Kuning. Dan Zona Merah yakni yang memperoleh nilai 0-50,99.

Asman mengatakan, hanya 3 daerah di Sulsel yang berpredikat kepatuhan tinggi atau berada pada zona hijau. Yakni Enrekang, Bulukumba dan Luwu Utara.

“Semoga dengan masuknya kita ke Zona Hijau, menjadi motivasi bagi seluruh OPD menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas untuk masyarakat Enrekang,” kata Asman.

Penghargaan Ombudsman ini, kata Asman, hanyalah bonus bagi pemerintah. Sebab sejatinya memberi pelayanan yang terbaik adalah kewajiban seluruh aparatur dan OPD.

Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan Bapak Subhan Djoer, ST., MH. menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah pada acara itu.

Penilaian Pelayanan Publik, kata Subhan, sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala daerah jangan hanya mendengar laporan bawahan.

“Bawahan biasanya melaporkan yang baik-baik saja. Sementara kita di Ombudsman yang diamanahi mengawasi pelayanan publik, menyampaikan penilaian yang sesuai dengan situasi sebenarnya sebab melewati proses yang objektif,” urainya.

Ia juga berharap daerah yang belum berada pada Zona Hijau, agar meningkatkan koordinasi dengan Ombudsman. Ombudsman Sulsel senantiasa siap mendampingi daerah agar bisa memperbaiki pelayanan publik di daerahnya. (ris/B)

  • Bagikan