BARRU, PAREPOS.FAJAR.CO.ID – Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi harapan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan untuk mengakselerasi kemajuan pemulihan ekonomi dan layanan administrasi perijinan.
Sosialisasi Mal Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM yang digelar di Makassar, berjalan istimewa dengan kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin bersama segenap Kepala Daerah se-Sulsel, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 31 Januari 2022.
Kabupaten Barru, yang telah menjadi rujukan Kementerian Dalam Negeri untuk contoh terbaik dalam pembangunan MPP, dan sejauh ini telah dikunjungi oleh berbagai Pemda dari berbagai Daerah di Indonesia, mendapatkan keistimewaan di gelaran ini.
Bupati Barru, Ir. H. Suardi Saleh M.Si diberikan ruang untuk menyampaikan proses terbangun dan terlaksananya layanan di MPP yang mensinergikan semua layanan pemerintahan dalam satu gedung Menara Kantor Bupati Barru.
“Alhamdulillah, mendapat kesempatan melaporkan pelaksanaan MPP ke Wakil Presiden RI, Bapak KH. Ma’ruf Amin dalam kunjungan kerjanya di Kantor Gubernur Sulsel. Kepada Wakil Presiden RI, kami menyampaikan jika MPP Masiga Kabupaten Barru, terdapat dua puluh satu instansi baik vertikal, pemerintah provinsi, BUMN maupun Perimerintah daerah sendiri dengan 91 jumlah layanan,” ujarnya.
Bupati Suardi Saleh juga memaparkan upaya memaksimalkan pelayanan, selain MPP di tower kantor bupati. Pemkab Barru juga telah menempatkan agen-agen perizinan di masing-masing kantor desa/kelurahan. “Salah satu tujuannya adalah untuk semakin memudahkan warga dalam memperoleh izin usaha. Karena fungsi Agen Perizinan diantaranya melakukan pendampingan terhadap warga dalam melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) pada laman oss.go.id,” beber Bupati Barru yang didengar dan disimak oleh segenap petinggi yang mendampingi Wapres Ma’ruf Amin dan pimpinan semua Kabupaten Kota Se-Sulsel.
Barru patut bersyukur, keberadaan MPP ini semakin hari memberi dampak positif. Selain mempercepat perizinan publik, maupun izin usaha, juga seiring dengan bertambahnya jumlah investasi di Barru. Tercatat, Barru masuk lima besar untuk investasi di Sulsel.
Keberhasilan lainnya, tingkat kepuasan publik juga meningkat. Indikatornya adalah hasil survei yang mencatatkan 86.4% warga puas dengan pelayanan pemerintahan.
Bapak Wakil Presiden juga mengapresiasi Barru tergolong cepat menghadirkan Mal Pelayanan Publik. Mengingat di Sulsel, baru ada tiga daerah yang memiliki MPP, yakni Barru, Palopo dan Selayar.
Kepala Daerah Diminta Mencontoh
Dikutip dari siaran persnya usai memimpin Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Wapres mengungkap, hingga Desember 2021 tercatat baru terdapat sekitar 50 Mall Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan baru memiliki 3 MPP yang berada di Kota Palopo, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Selayar. Wapres menyebutkan, terdapat MPP lainnya yang sudah beroperasi seperti MPP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, namun sayangnya belum disahkan oleh KemenPAN RB.
Karenanya, Wapres berharap pada 2022/2023 semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, terlebih kabupaten/kota yang sudah menandatangani komitmen dengan KemenPAN RB dapat segera menyelenggarakan MPP.
“Para kepala daerah bisa mencontoh pemerintah daerah lain, bagi yang belum bisa mencari contoh dari daerah yang sudah (memiliki MPP) dengan metode ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi),”imbuhnya.
Wapres menegaskan penyelenggaraan MPP tidak harus dengan membangun gedung baru. Namun, bisa mengoptimalkan sarana/prasarana yang sudah dimiliki dengan dukungan teknologi digital dan mengintegrasikan layanan berbagai instansi dalam satu Pelayanam Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Dinas PMPTSP.
“Kita berharap manfaat MPP bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mendorong fasilitasi UMKM untuk terus tumbuh semakin kuat dengan memberikan kemudahan penerbitan izin melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, di samping melalui penyaluran kredit usaha yang disalurkan pemerintah,” katanya.
Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan akan berupaya mewujudkan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki MPP pada 2022/2023.
“Memang MPP di Sulawesi Selatan saat ini baru ada 3 yaitu di Kota Palopo, Kabupaten Barru, Kabupaten Selayar, dan Kota Palopo, tentu harapannya adalah bagaimana pada 2022/2023 ini bisa dilaksanakan juga di 21 kabupaten/kota yang belum melaksanakan sistem MPP,” ujarnya.(*)
