POLMAN,PARE POS.CO.ID, — Dalam menyatukan persepsi data kemiskinan yang belum valid. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Polman menggelar rapat dengar pendapat ( RDP) bersama dinas terkait. Rapat tersebut digelar diruang komisi IV yang di pimpin dipimpin langsung oleh ketua Komisi IV DPRD Polman Agus Pranoto fraksi Partai Golkar didampingi Ilham Djalil dari Fraksi PPP dan , H Ibrahim dari Fraksi PKB serta Dwiki Nursada dari Fraksi Gerindra Rabu 16 Maret 2022.
RDP tersebut dihadiri Asisten I Pemkab Polman Dr.Agusnia Hasan Sulur , Sekretaris Dinas Sosial Andi Sukmawati , Camat Wonomulyo Sulaeman Makka,serta Kabid Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Polman Syarifuddin.
Selain itu RDP juga dihadiri beberapa Kepala desa dari kecamatan Wonomulyo yakni Kades Campurjo , Sumberjo , Arjosari , Bumimulyo , Bakka-bakka dan Sidorejo.
Ketua Komisi IV (DPRD) Polman,Agus Pranoto dalam kesempatannya mempertanyakan mekanisme pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Polman.
Pasalnya banyaknya keluhan masyarakat yang diserap saat kunjungan kerja/Reses di Dapil IV Wonomulyo beberapa waktu lalu terkait banyaknya program bantuan pemerintah pusat maupun daerah tidak tersentuh ke warga kurang mampu sedangkan warga yang masuk kategori ekonomi menengah keatas malah mendapatkan bantuan.
“ kami mempertanyakan bagaimana sebetulnya mekanisme pendataan ini,Kok yang miskin ada tidak dapat tapi yang ekonomi keatas itu dapat,” Ujar,”Agus Pranoto.
Dalam RDP tersebut terkuak bahwa pendataan selama ini belum sinkron antara Dinas Sosial dengan Desa. Karena data yang dimasukkan Pemerintah Desa ternyata tidak sesuai mekanisme.
Agus menegaskan kepada para kepala desa untuk berani melakukan forum rembuk desa dalam rangka menentukan masyarakat miskin, dan mampu melakukan perbaikan data miskin di setiap desa yang ada di Kabupaten Polman dimana sejak 2015 sampai tahun ini belum ada perbaikan data kemiskinan secara aturan,tegas Agus.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Polman Syarifuddin menyampaikan masih ada data yang harus diperbaiki sebanyak tiga belas ribu delapan puluh sembilan. Jadi, masih ada yang belum tercover untuk mendapatkan bantuan.
” Data yang perlu perbaikan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang perlu di validasi. kedua, apabila salah satu keluarga yang meninggal harus dikeluarkan dari Kartu Keluarga (KK) dan harus mengganti KK nya,validasi data ganda serta data anomali.”kata Syarifuddin
Asisten 1 Pemkab Polman Agusniah Hasan sulur mengatakan, berbicara kemiskinan banyak sumber nya dan ada beberapa warga yang dinonaktifkan BJPSnya itu orang nya sudah tidak ada, dan ini yang harus di perbaiki dan yang punya peranan besar itu adalah desa karena dia adalah ujung tombak.untuk itu yang harus diketahui adalah problem nya adalah perubahan data, jangannanti bermasalah baru mengadu jadi intinya yang perlu diperkuat itu updating data dari Desa jangan ada masalah di desa baru sibuk lagi, ungkap Agusniah.(win/B)
