PAREPARE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID-- Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVI secara virtual.
Didampingi Wakil Wali Kota, H Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah (Sekda), H Iwan Asaad, bersama sejumlah kepala OPD serta unsur Forkopimda di ruang rapat Wali Kota Parepare, Senin, 25 April 2022.
Tahun ini, peringatan Otoda ke XXVI mengusung tema 'Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan Berakhlak dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045'.
Wali Kota Taufan Pawe mengatakan, peringatan Hari Otoda ini menjadi momentum dalam menunjukkan peran daerah dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Wali Kota menyebutkan, Pemkot Parepare telah mencanangkan
tahun 2022 sebagai tahun pemulihan ekonomi berkelanjutan. Melalui kerja kolaborasi dan terintegrasi dengan semua stakeholder, termasuk para pengusaha, Parepare ikut mewujudkan pemulihan ekonomi nasional.
"Tidak hanya pemulihan ekonomi, namun juga diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang masih ketat diberlakukan di Parepare," jelasnya.
Wali Kota Parepare dua periode ini pun menyebutkan, upaya pemberian vaksinasi masih berjalan, dan terus digenjot.
"Data terakhir pertanggal 24 April 2022, capaian vaksin dosis satu sudah mencapai 96.39 persen, dosis dua 78.99 persen dan dosis ketiga atau booster 13.59 persen," katanya.
Pemulihan ekonomi, penerapan prokes, dan vaksinasi juga menjadi instruksi dalam Menteri Dalam Negeri yang disampaikan Sekertaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro. .
"Mari kita jadikan Hari Otoda ini sebagai momentum membangun sendi-sendi ekonomi dalam upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah daerah juga kami ingatkan untuk menciptakan capaian vaksinasi dan tetap memperhatikan penerapan prokes terlebih lagi jelang dam pasca lebaran yang kita ketahui intensitas dan interaksi masyarakat akan tinggi," jelas Suhajar Diantoro saat membacakan sambutan Mendagri.
Kegiatan tersebut, juga dirangkaikan dengan peluncuran dua sistem daring terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem tersebut, yakni Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD) versi 1.1 dan Konsultasi Virtual (Kovi) Otonomi Daerah. (*)
