MAMUJU, PAREPOS.FAJAR.CO.ID - Sebanyak enam Provinsi dan 40 lebih Kabupaten di Kawasan Selat Makassar hadir pada Lokakarya membahas Penguatan Pemerintah di Kawasan Selat Makassar dalam Menopang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Hotel Grand Maleo Mamuju, Senin 20 Juni 2022.
Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik menjelaskan, Selat Makassar merupakan selat yang terletak diantara pulau Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia. Daerah yang berada di Kawasan Selat Makassar memiliki peluang strategis. Sehingga ia sengaja mengundang seluruh Pemda guna membangun kolaborasi dalam menyambut kebijakan Presiden RI terkait pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
“Kami mengajak seluruh bapak sekalian menorehkan sejarah untuk percepatan pembangunan IKN,” ujar Akmal, pada Pembukaan Lokakarya, Senin 20 Juni 2022.
Dikatakan, Lokakarya sebagai awal kerjasama dengan fokus terhadap Kawasan Selat Makassar.
“Kunci keberhasilan membangun adalah Kolaborasi. Disini Kita Duduk bersama untuk bekerjasama berdiskusi, dan membantu (Sulbar,red) membuka cakrawala kami dan harus berlari cepat kedepan,” ungkapnya.
Lanjut Akmal, menjelaskan, di Sulbar, dengan produk pertanian dan perkebunan diarahkan agar tidak hanya menjadi daerah penyedia melainkan mampu memproduksi dan menopang perekonomian IKN. Misalnya dengan memaksimalkan pengelolaan udang vaname sepanjang bentang laut Sulbar dari Paku hingga Suremana.
Hal lain, Selat Makassar sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menjadi jalur ekonomi atau lintasan kapal besar. Itu dapat dijemput dengan pembangunan Depo Pertamina di Sulbar. Dengan begitu biaya yang dikeluarkan Kapal lebih efisien.
“Kalau kita bangun depo disini, mereka akan singgah di Sulbar,” ungkapnya.
Depo pertamina juga membantu pengusaha maupun masyarakat agar tidak lagi melakukan pembelian bahan bakar ke luar daerah. Dengan begitu semakin banyak perusahaan yang akan berinvestasi di Sulbar,” Ini akan membuat kita costnya lebih kecil. Tidak perlu lagi keluar daerah,”ujar Akmal.
Hanya saja Akmal mengakui, penunjang pembangunan Depo tersebut masih harus terkendala infrastruktur. Sehingga diperlukan kolaborasi, saling mendukung melakukan pembenahan infrastruktur guna memaksimalkan konektivitas daerah di Kawasan Selat Makassar.
Berlangsungnya Lokakarya telah menghadirkan pemateri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Lantamal VI Makassar, Kanwil Badan Pertanahan Nasional dan beberapa instansi lainnya. (*)
