Ketua DPRD Majene Salmawati Djamado, Wakil Ketua Adi Ahsan dan Wakil Bupati Majene Arismunandar saat RDP di gedung DPRD Majene.
MAJENE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Majene dengan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Majene sempat memanas. Itu lantaran karena diwarnai hujan interupsi dari para anggota DPRD yang hadir dalam RDP tersebut.
Seperti diketahui RDP kali ini dipimpin Ketua DPRD Majene Salmawati Djamado didampingi Wakil Ketua Adi Ahsan yang dihadiri Wakil Bupati Majene Arismunandar, asisten dan staf ahli serta sejumlah pimpinan OPD terkait yang berlangsung di gedung DPRD Majene, kemarin.
Wakil Ketua DPRD Majene yang mengambil alih dan memimpin rapat ini mempersilakan para pimpinan OPD dan anggota DPRD saling menanggapi apa yang telah dipaparkan. Termasuk dari Kepala Disdikpora Majene H Mithhar yang menyampaikan, terkait pemberhentian dan pengangkatan tenaga honorer daerah lingkup Disdikpora Majene.
Awalnya semua berjalan lancar, setelah anggota DPRD Yahya Nur menanyakan SK pengangkatan tenaga honorer kepada bagian hukum, baru mulai memanas. Pasalnya, SK yang dikeluarkan bagian hukum dibuat Maret 2022, namun diberlakukan surut pada Januari 2022. Sehingga ada tenaga honorer yang bekerja dari Januari hingga Maret tidak menerima upah, lantaran sudah diganti dengan tenaga honorer yang baru diangkat menggantikan yang lama.
Anggota DPRD lainnya Sadli dari Golkar bernada tinggi melakukan protes keras kepada kepala BKAD Majene, saat mengetahui ada pergeseran anggaran yang membuat aplikasi SIPKD terkunci, tidak bisa melakukan proses pencairan di semua OPD. Itu terjadi, karena aplikasi terkunci sehingga SPM tidak bisa diterbitkan untuk proses pencairan selanjutnya.
"Ini salah sekali kalau APBD sudah disahkan, itu artinya sudah tidak bisa lagi diutak-atik digeser. Kecuali ada sangat darurat dan mendesak. Itupun harus dilaporkan kepada DPRD," tegas Sadli.
Sementara Husail dari PPP juga bersih keras atas kejadian terkuncinya aplikasi SIPKD yang dinilai menghambat realisasi pencairan dana beberapa hari terakhir ini.
Ia menegaskan bahwa setiap OPD sudah ada kasubag perencanaan dan sudah melaporkan kepada BKAD tersebut.
"Nah, ini lucu sekali, karena banyak tim verikasi dibentuk kenapa diloloskan kalau ada masalah. Ini tidak bisa dibiarkan serta merta menggeser anggaran APBD sepihak yang sudah disepkati bersama," beber Husail.
Dari pantauan, hampir seluruh anggota DPRD melakukan interupsi yang membuat suasana makin memanas. Namun, salah seorang anggota DPRD Hasriadi dari PAN dinilai mampu meredam suasana memanas tersebut. Hasriadi menuturkan dan mengambil cerita pesan atau wasiat Abunawas.
"Saya teringat wasiat Abunawas sesaat sebelum meninggal. Abunawas berpesan jika kelak aku sudah meninggal, buatkan aku kunci gembok sebesar ember dan pagar lah aku setinggi lutut. Artinya, agar gembok itu tidak gampang dibuka orang, tetapi kalau pun sulit dibuka, maka solusinya silakan melompat pagar yang setinggi betis itu untuk bisa memasuki makamnya," cerita Hasriadi itu, membuat semua pihak jadi redam malah tertawa.
Hasriadi politisi dari Malunda itu, berpesan bahwa di DPRD ini tidak terlalu kejam dan semua bisa diselesaikan dan dicarikan solusi yang terbaik untuk kebaikan daerah.
Jadi harusnya antara anggota DPRD dan pimpinan daerah sebaiknya sering-sering bertemu supaya semua masalah bisa terselesaikan secara cepat dan tidak seperti saat ini.
Ia juga menambahkan dan berpesan kepada Wakil Bupati Majene agar dirinya bisa bertemu secara empat mata. Hal canda gurau Hasriadi ini suara teriakan spontan anggota DPRD tidak terhindarkan dan membuat suasana RDP redam hingga Ketua DPRD Salmawati Djamado menutup rapat tersebut dengan suasana cair penuh tawa. (edy)
