POLMAN, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud angkat bicara terkait tudingan yang dilontarkan pihak keuangan Pemkab Polman bahwa pencairan tunjangan kinerja (Tukin) atau tambahan penghasilan Pegawai (TPP) lambat cair dikarenakan pihak DPRD Polman tidak melakukan pembahasan dan pengesahan anggaran sehingga TPP lambat terbayarkan.
Ini harus di klarifikasi, bahwa itu tidak benar, terkait desas desus dan tudingan pihak keuangan Pemkab Polman bahwa DPRD yang menghambat pencairan TPP ASN. Bahkan DPRD dituding bahwa dokumen keuangan sudah ada di meja Ketua DPRD dan dikatakan harus menghadirkan Bupati Polman.
"Itu sama sekali tidak benar dan itu tidak pernah terjadi kordinasi antara DPRD dan keuangan Pemkab Polman, kok kami di tuding menghambat, sehingga sejumlah bendahara OPD menyalahkan kami, ini yang harus diluruskan."jelas Jupri Mahmud yang ditemui usai pertemuan dengan pihak keuangan Pemkab Polman, Kamis, 30 Juni 2022.
Lanjut Jupri, dengan adanya pertemuan ini yang dihadiri oleh asisten III membidangi keuangan dan kepala bidang anggaran dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait tudingan itu.
"Kami ini dirugikan dan ini namanya pencemaran nama baik lembaga, sehingga kami harus mendengarkan klarifikasi dari pihak keuangan dan kita tahu sendiri bahwa ini masalahnya semua daerah bukan cuma di Polman saja, apalagi mereka baru mau bersurat ke DPRD terkait pencairan TPP," bebernya.
Menurutnya, memang pencairan TPP itu diatur di PP 12 pasal 58 bahwa harus mendapatkan persetujuan dari DPRD melalui rekomendasi dan ini sementara akan dikomunikasikan dengan kementerian.
Sementara itu Kepala badan keuangan (Bakeu) Pemkab Polman Mukim menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan statement atau tudingan yang mengatakan bahwa DPRD yang menghambat pencairan TPP atau tunjangan kinerja.
"Kami tidak pernah mengeluarkan statement bahwa gegara DPRD sehingga pencairan TPP lambat tapi saya tidak tahu kalau ada keuangan lain, inikan banyak keuangan ada keuangan OPD, ini kita tidak tahu," Kilahnya.
"yang jelas pihak keuangan Pemkab Polman tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu.dan sementara ini masalah TPP masih menunggu rekomendasi dari Pusat itu aja," tegas Mukim. (win)
