PAREPARE,PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Aliansi Peduli Mahasiswa IAIN (APMI) Gelar Aksi untuk mendapatkan data transparansi terkait Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Unjuk rasa yang diikuti puluhan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare itu dilakukan di depan Gerbang Moderasi dan Rektorat IAIN Parepare, Pada 26 Agustus 2022.
Wakil Presiden Mahasiswa IAIN Parepare Andi Muh. Rismal mengatakan, Seruan Aksi ini dilakukan atas dasar kesadaran hati sosok mahasiswa terkait keresahan UKT yang dinilai tidak sesuai dengan tingakat pendapatan perekonomian keluaraga beberapa mahasiswa yang bersangkutan.
"Pihak kampus selama ini tidak pernah transparansi terkait penetuan nominal UKT yang diberikan kepada mahasiswa." Ujarnya.
Ia juga menambahkan, Kampus IAIN Parepare telah memiliki SSBOPT yang didalamnya terdapat komponen penentu UKT dan hal tersebut baru diketahui oleh pihak Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA I). Sehingga mereka meminta agar pihak kampus dapat memperlihatkan kepada mahasiswa isi dari SSBOPT itu.
"Karena kami curiga mengapa banyak sekali rincian terkait lika liku UKT, mulai dari foto ijazah mahasiswa yang berbayar hingga buku kontrol disetiap fakultas." Tambahnya.
Bagi Rismal yang juga pernah menjabat sebagai ketua DEMA-F Tarbiyah 2021 hal yang dilakukan oleh APMI ini adalah wujud pergerakan atas segala ketimpangan yang berpotensi mendiskriminasi dan mengintimidasi mahasiswa.
Sebagai seorang pendidik tentunya mesti paham dan harus mampu membaca segala kondisi yang terjadi terkhusunya persoalan pendidikan. Lalu jika sudah seperti ini apakah dunia pendidikan dapat dinilai sehat jika pendidiknya saja acuh dan abai terkait situasi.
Ia berharap pihak kampus dapan terbuka paling tidak melibatkan perwakilan mahasiswa dalam mengambil sebuah kebijakan.
Kemudian Rektor IAIN Parepare Dr. Hannani M,Ag mengatakan, Saat ini pihak kampus telah membentuk tim untuk menyusun SSBOPT. Namun, butuh beberapa waktu dalam perampungannya sebab dalam hal seperti ini mereka harus melibatkan sebanyak 27 program studi S1.
"Tapi saat ini para ketua prodi sedang sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan distribusi mata kuliah dan akreditasi. Namun kita akan upayakan secepatnya masalah ini akan selesai." Tutupnya. (mg1)
