Dua unsur pimpinan DPRD Majene M Idwar dan Adi Ahsan saat memimpin rapat Banggar bersama dengan sejumlah OPD lingkup Pemkab Majene.
MAJENE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majene bersama OPD terkait kembali duduk bersama dalam membahas KUA-PPAS 2023. Rapat ini dipimpin dua wakil ketua DPRD Majene M Idwar dan Adi Ahsan yang berlangsung, kemarin.
Dalam pembahasan KUA PPAS 2023 tersebut sejumlah pimpinan OPD terkait lingkup Pemkab Majene memberikan tanggapan persentase terkait realisasi PAD maupun resapan anggaran tahun ini. Seperti Kepala BKAD Majene, Kasman juga menyampaikan kondisi keuangan selama periode tahun lalu dan tahun berjalan saat ini.
Ia juga menyampaikan kepada segenap pimpinan rapat dan anggota banggar lainnya jika dalam pembahasan KUA PPAS 2023 tidak bisa sepenuhnya mengikuti jadwal yang telah ada. Alasannya, itu terkait adanya kendala teknis serta sejumlah kegiatan penting saat ini yang sedang berjalan.
"Kami minta maaf kepada pimpinan rapat jika tidak bisa sepenuhnya mengikuti jadwal sebelumnya atau molor dari kesepakatan yang sudah ada," ucapnya.
Sementara dari sejumlah perwakilan dari OPD juga menuturkan hal yang sama. Termasuk pencapaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada triwulan saat ini yang baru mencapai sekitar 30 persen atau masih jauh dari yang sudah dipatok sebelumnya.
Karena itu menurut Banggar DPRD Majene menilai realisasi PAD yang dikoordinir langsung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Majene jauh dari harapan.
"Melihat hal ini pihak OPD pengelola PAD harus secara serius dan bersungguh-sungguh untuk menggenjot retribusi PAD dari semua sektor. Karena potensi PAD di luar sana cukup menjanjikan jika dapat dikelola secara baik dan serius", kata Sadli anggota Banggar itu.
Sedangkan Wakil ketua DPRD Majene Adi Ahsan dalam menanggapi ucapan Kadis BKAD Majene terkait jadwal yang bisa molor, Adi Ahsan menyatakan itu tidak masuk akal. Menurutnya, jadwal pembahasan KUA PPAS 2023 tetap harus sesui prosedur dan jadwal yang telah disepakati sebelumnya.
"Jadi itu bukan alasan tepat kalau ada kesibukan dan kendala teknis yang bisa mengganggu jadwal pembahasan di DPRD Majene. Banyak cara bisa dilakukan tanpa mengganggu atau menghambat jadwal pembahasan tersebut, " ungkapnya. (edy)
