Kepala Dinas PMD Majene H Sudirman
MAJENE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Majene bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene berangkat ke Jakarta.
Keberangkatannya ke Jakarta, untuk memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat desa yang masih menuai rasa penasaran pada sejumlah kepala desa (Kades) dengan adanya isu tentang moratorium pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak di daerah ini.
"Sudah ada rekomendasi dari Kemendagri melalui Dirjen Bidang Fasilitasi untuk mendampingi Apdesi (Aliansi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Majene berkonsultasi. Itu terkait ada atau tidaknya moratorium Pilkades serentak di Majene," terang Sudirman, Kepala PMD Majene, kemarin.
"Untuk pertemuan dengan Kemendagri juga telah dijadwalkan dan Wakil Bupati Majene juga akan ikut bersama kami," ujarnya.
Ditambahkan, sebelumnya, puluhan Kades yang tergabung dalam Apdesi Kabupaten Majene mendatangi Kantor Dinas PMD dengan Kantor DPRD Majene untuk meminta kepastian jadwal penyelenggaraan Pilkades serentak pada 2023 mendatang.
"Para Kades ini, akan berakhir masa jabatannya, sehingga PMD selaku pembina Kades dan BPD mendampingi untuk berkonsultasi dengan Kemendagri untuk memastikan ada atau tidaknya moratorium. Apalagi terdapat 43 desa di Kabupaten Majene akan menggelar Pilkades serentak pada 2023. Jadi tentu ada kepastian tersebut," ungkapnya. (edy)
