Pengurus komite SDN 3 Parepare.
PAREPARE, PAREPOS. FAJAR.CO.ID -- Ketua Komite SD Negeri 3 Kota Parepare, H Bakhtiar Syarifuddin menegaskan tidak ada penjualan buku yang dilakukan pihak sekolah sebagaimana adanya informasi yang beredar. Itu sekaligus memberikan klarifikasi dan meluruskan tudingan penjualan buku di sekolah.
Dia pun menjelaskan, bahwa dirinya sudah tiga kali menggelar rapat pembentukan paguyuban sekaligus menyampaikan adanya kebijakan Kurikulum Merdeka.
" Saya tekankan tidak ada penjualan buku. Silakan cari refrensi, karena memang tidak ada," katanya.
Oleh karena itu, dirinya sangat sesalkan kalau ada riak-riak seperti ini. Berarti orangtua ini tidak memahami persis bahwa dia berada di sekolah unggulan. Mau bergerak cepat, mau anaknya di unggulkan, tapi dia tidak pahami ada kondisi seperti ini.
"Saya sudah sampaikan, kita ini berada di tahun anggaran pertengahan, bukan tahun ajaran pertengahan. Kan tahun anggaran Januari - Desember, tahun pelajaran ada Juni. Nah, sekolah ini, harusnya memberikan haknya kepada anak. Tapikan kita berada di tengah-tengah, yang tadinya kita tidak sangka-sangka ada Kurikulum Merdeka," jelasnya.
Dia pun kembali menegaskan tidak ada penjualan buku yang dilakukan pihak sekolah. Apa yang beredar di masyarakat itu tidak benar. Karena, dirinya selalu menekankan pada saat rapat paguyuban tidak ada penjualan buku.
"Mungkin yang komplain itu, orangtua yang tidak hadir pada saat rapat paguyuban. Dan mereka tidak memahami persis subtansi yang telah dibicarakan terkait perubahan kurikulum," beber Bakhtiar.
Dia menambahkan orangtua peserta didik tidak memahami jika berada di sekolah unggulan." Tidak memahami jika ada transisi pergantian kurikulum, " imbuhnya.
Senada juga ditegaskan Kepala SDN 3 Kota Parepare, Amrihim. Ia mengungkapkan terkait tudingan penjualan buku di sekolah yang dipimpinnya tidak benar sama sekali. Justru, informasi itu bias sehingga menciderai institusi atau lembaga SDN 3 Parepare.
"Tudingan sekolah kami menjual buku sama sekali tidak benar," ungkapnya tegas.
Ia menjelaskan, tahun ajaran baru ini, sistem kurikulum telah berubah. Sehingga buku Kurikulum 2013 (K-13) yang sudah dianggarkan tidak dipakai. Perubahan kurikulum ini, sudah di sampaikan dengan orangtua peserta didik melalui rapat paguyuban.
"Sehingga buku kurikulum K-13 yang kita beli tidak bisa lagi dipakai, karena berbeda kurikulum, padahal kita sudah susun anggaran K-13," ungkapnya.
Amrihim menjelaskan, terkait penjual buku yang dilakukan sekolah tidak benar. Sebelumnya, ada seorang orangtua peserta didik yang pergi ke Makassar dan melihat buku kurikulum merdeka belajar. Namun, ketika dia ingin membeli ternyata harganya mahal.
"Dia menelpon saya, yang mengatakan, pak kepsek ada gah penjual buku yang murah kita tahu di Parepare, karena harga buku di Makassar yang saya lihat sangat mahal. Dari situlah, sehingga inisiatif orangtua peaerta didik sendiri yang beli buku. Bukan sekolah yang menjual buku kepada orang tua murid. Karena kami tak tau ketentuannya," jelas Amrihim.
-Transisi Kurikulum
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Parepare pun menelusuri adanya informasi penjualan buku di SDN 3 Kota Parepare terlaitmya pemberitaan di salah satu media online.
Sekretaris Disdikbud, HM Makmur bersama Kabid Pendidikan Dasar, Widin Wijaya langsung ke SDN 3 untuk mengkroscek kebenaran informasi itu, Selasa, 2 Agustus 2022. Apalagi, kata Makmur, saat ini memang terjadi adanya transisi kurikulum 2013 (K13) ke Kurikulum Merdeka, sehingga hampir dipastikan semua sekolah tidak meamggarkan buku Kurikulum Merdeka karena sudah pertengahan tahun anggaran.
"Ini hampir terasa di semua sekolah, adanya perubahan K13 ke Kurikulum Merdeka muncul di tengah-tengah tahun pelajaran. Sehingga buku yang telah di anggarkan sebelumnya sudah masuk pada anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2022 dan tidak bisa diubah.Termasuk di SDN 3
tidak menganggarkan dana buku Kurikulum Merdeka, karena memang belum ada pada saat itu. Dan ini muncul di bulan Juni," katanya.
"Pada saat itu yang dianggarkan di dana BOS buku K-13. Dan tidak bisa mereka rubah, karena buku itu sudah masuk di anggaran tahun lalu," sambung Makmur, saat melakukan kroscek di UPTD SDN 3 Parepare, Selasa 2 Agustus 2022.
Makmur menambahkan, buku adalah prioritas utama, sehingga ia berpesan, agar penerbit buku dapat dipanggil untuk memasukan buku Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah, dan akan dianggarkan pada RKA 2023 untuk pembayarannya. (has)
