MAMUJU, PAREPOS.FAJAR.CO.ID – Massa mahasiswa menggeruduk Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) di Mamuju.
Massa berunjuk rasa mendesak Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar mundur dari jabatannya usai menerima beasiswa program doktoral (Dr) dari Pemkab Mamuju senilai Rp 30 juta.
Massa aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju mendatangi kantor Ombudsman Sulbar di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Mamuju, sekitar pukul 11.00 Wita. Massa bergantian berorasi menyampaikan tuntutannya, Rabu, 14 september 2022.
Selain itu, massa aksi juga membentangkan tuntutan yang ditulis di atas kertas yang bertuliskan ‘Stop merampas hak rakyat miskin! Copot Kepala Ombudsman’. Lalu di kertas lainnya bertuliskan ‘Lukman Umar tidak berprestasi tidak mampu sebagai Kepala Ombudsman’.
“Kita tidak bisa terima, lembaga (Ombudsman) yang harusnya mengawasi malah ikut terlibat (menerima beasiswa),” kata salah satu massa aksi dalam orasinya.
Massa aksi berorasi sekira satu jam sebelum akhirnya ditemui Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar yang keluar dari ruangannya didampingi pihak kepolisian. Lukman pun berkesempatan memberi penjelasan lewat pengeras suara.
“Saya hanya mau sampaikan dua poin saja, bahwa kita serahkan semuanya ke aparat penegak hukum (APH),” ucap Lukman di hadapan massa aksi.
Tidak berselang lama, salah satu massa aksi bernama Hajril justru merebut pengeras suara yang dipegang Kepala Ombudsman Sulbar. Hajril menegaskan bahwa beasiswa yang diterima Kepala Ombudsman dari Pemkab Mamuju itu merupakan kesalahan besar.
“Kami datang ke sini bukan untuk mendengar ceramah bapak. kami datang untuk meminta bapak memberikan pernyataan tegas kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulbar bahwa bapak tidak akan memimpin lagi Ombudsman,” tegas Hajril.
“Bapak telah melakukan kesalahan besar (menerima beasiswa), tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian pak! Bapak harus turun,” tambahnya.
Massa pun akhirnya membubarkan diri dari kantor Ombudsman Sulbar Mereka enggan mendengar penjelasan lebih jauh dari Lukman Umar.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab Mamuju menyalurkan beasiswa manakarra 2021 kepada 36 orang. Lalu ada 14 penerima di antaranya jadi temuan BPKP Perwakilan Sulbar karena tidak memenuhi syarat dan diminta kembalikan dana. Beberapa di antaranya ada Kadis Dikpora Mamuju Jalaluddin Duka dan Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar.
Sementara di depan kantor Bupati Mamuju ratusan massa yang mengatasnamakan Komite Peduli Pendidikan Sulbar, berunjuk rasa meminta ketegasan Bupati dan melakukan evaluasi kepada Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas polemik Beasiswa Manakarra.
Dalam orasinya, Korlap aksi Siddik meminta Bupati melakukan evaluasi kepada kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga, terkait penyaluran beasiswa manakarra yang dianggap tidak tepat sasaran.
“Kami minta bupati tegas atas masalah ini, sebab mencederai dunia pendidikan, selayaknya mereka menerima tapi itu disalah gunakan kepada yang mampu dan tidak memenuhi syarat,” ungkapnya dalam orasi.
Ditengah gentingnya situasi Kepala Dinas Pendidikan Mamuju mendatangi massa aksi untuk memberikan keterangan. Namun Massa aksi menolak Kadis Pendidikan untuk memberikan keterangan, sebab menurut Siddik, keterangan seharusnya diucapkan langsung oleh Bupati
“Kami hanya ingin mendengar langsung pernyataan bupati, bukan Kadis Pendidikan. Makanya kami tolak karna terkait sumber permasalah tersebut dialah penyebabnya dan kami hanya mau mendengar keterangan Bupati Mamuju,” tegasnya.
“Kami meminta transparansi penyaluran Beasiswa Manakarra dan harus tepat sasaran. Kemudian bersihkan dan usut tuntas indikasi adanya praktek KKN dalam program Beasiswa,” lanjutnya. (tim/slm)
