Suasana rapat Banggar DPRD Majene, TAPD dan sejumlah OPD terkait pembahasan APBD-P 2022.
MAJENE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Pembahasan Perubahan APBD (APBD-P) Kabupaten Majene tahun anggaran 2022 terus dibahas di Gedung DPRD daerah itu. Bahkan pembahasan tersebut dilakukan siang malam.
Seperti pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majene dan TAPD dari Pemda Majene melakukan pembahasan tanpa mengenal lelah. Mulai pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan dilanjutkan hingga pada malam hari. Itu terjadi tiga hari terakhir ini.
Begitu juga unsur pimpinan DPRD Majene silih bergantian memimpin rapat tersebut. Terkadang dipimpin Ketua DPRD Majene Salmawati Djamado serta dipimpin dua wakil Ketua DPRD Majene M Idwar dan Adi Ahsan, yang dihadiri anggota Banggar DPRD Majene.
Hal yang sama juga dari TAPD Pemda Majene turut hadir ketua TAPD Ardiansyah yang juga Sekda Majene itu, bersama dengan sejumlah anggota TAPD lainnya. Seperti staf ahli, asisten, kepala Bapeda, kepala BKAD, dan bagian anggaran dari BKAD Majene.
Sementara dari OPD juga secara bergiliran dipanggil hadir dalam rapat untuk memberikan laporan persentase pencapaian target PAD serta realisasi pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan dari Januari hingga September 2022.
Anggota Banggar DPRD Majene, Abdul Wahab dari PAN terus mencecar pertanyaan kepada OPD pengelola sektor PAD. Seperti dari Dinas Perhubungan, Bapenda dan Dinas UKM Perdagrin serta sejumlah OPD lainnya.
Menurutnya, dari laporan yang ada terdapat sejumlah OPD pengelola retribusi PAD hingga bulan ini belum mencapai angka lima puluh persen dari target yang dipatok sebelumnya. Untuk itu, lanjutnya, harus diperhatikan secara serius sebelum penetapan paripurna APBD-P 2022.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Majene, H Inindria yang juga OPD pengelola PAD menjelaskan, tetap akan berusaha untuk dapat mencapai target PAD tersebut. Salah satunya dengan cara kembali mengefektifkan pemberlakuan retribusi sampah kepada pihak swasta, baik lembaga maupun perusahaan yang melakukan kegiatan dan pekerjaan di daerah ini.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Majene Adi Ahsan cukup menyoroti kinerja Dinas Perhubungan Majene yang belum maksimal mencapai target PAD yang sudah disepakati sebelumnya.
Artinya, dari sekian banyak obyek PAD yang dikelola termasuk retribusi parkir dan lainnya, namun belum menunjukkan hasil maksimal. Hal seperti ini harus segera dibenahi agar target PAD setidaknya mencapai seratus persen atau di atas angka 90 persen.
"Jadi ini bukan hanya Dishub tetapi juga untuk semua OPD pengelola sektor PAD minimal di atas angka sembilan puluh persen bisa terealisasi, "pungkasnya. (edy)
