Sekda Majene H Ardiansyah saat memimpin Rakor bersama TPID Majene di Ruang Pola Kantor Bupati Majene.
MAJENE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Kondisi terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, memang tak dapat dipungkiri, selain berimbas pada naiknya biaya logistik, harga barang pun disesuaikan dengan biaya transportasi.
Dengan kondisi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene mendorong menyatukan persepsi untuk penanganan inflasi yang terintegrasi, agar melahirkan gagasan dan informasi yang lengkap khususnya dampak dari kenaikan harga BBM.
"Setiap ada kenaikan harga BBM, akan diikuti pula kenaikan harga yang tidak wajar. Bahkan dimanfaatkan oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab, seperti menimbun dan lainnya," urai Ardiansyah Sekretaris Daerah (Sekda) Majene saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Majene di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, kemarin.
Melalui Rakor TPID Majene, lanjutnya, juga termasuk tindak lanjut Instruksi Presiden melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2022 yang memerintahkan setiap pemerintah daerah untuk menggeser APBD sebesar 2 persen menggunakan sisa dana transfer yang akan dialokasikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk menangani inflasi.
Ia menjelaskan, dari APBD Majene sebesar 2 persen itu, berarti senilai Rp2,5 miliar. "APBD kita sudah tersusun rapi untuk direvisi, jika tidak diindahkan, maka kita terancam tidak terima gaji pada Oktober, termasuk kebijakan dari Kementerian Desa, di mana semua Pemdes agar fokus APBDes-nya untuk inflasi," bebernya.
Sekda Ardiansyah mengingatkan, kepada para Pimpinan OPD terkait, yang akan mengelola 2 persen penanganan inflasi, agar segera membuat petunjuk teknis (Juknis).
"Paling lambat pekan depan, kita kembali melakukan pertemuan tindak lanjut, untuk pembicaraan persoalan lain yang menyangkut kenaikan harga BBM," ungkapnya.
Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapan) Majene Muzrifah Nur selaku leading sektor menindak lanjuti PMK, dan akan mengantisipasi ketersediaan beras di Bulog dengan berkoordinasi pihak swasta.
"Langkah antisipasi lonjakan harga, kita akan menggelar pasar pangan murah dan tanaman pekarangan untuk 10 kelompok. Untuk tahap pertama kegiatan pangan murah dengan menyediakan 4 sampai 6 ton beras," akunya.
Di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Distanakbun) Majene Muhammad Syafei juga akan melaksanakan gerakan menaman bawang merah 10 hektar.
"Terdapat 4 lokasi penanaman bawang, yaitu di Lingkungan Salabulo, Puawang, Sondong, dan Pamboborang. Dan kita akan intervensi dengan target keseluruhan mencapai 14 hektar," ujarnya. (edy)
