PAREPARE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melalui komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen PT Sarimelati Kencana atau pihak Pizza Hut, Kadis PUPR Samsuddin Taha, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinta (PM PTSP) Sitti Rahma, Sekretrasi Satpol PP, Ulfa Lanto dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare Jenamar, di Ruang Komisi III DPRD Kota Parepare, Senin, 14 November 2022.
Wakil Ketua II DPRD Kota Parepare
Rahmat Sjamsu Alam mengatakan,
kehadiran Pizza Hut di Parepare dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan mempengaruhi dampak ekonomi. Bahkan, dapat menciptakan lapangan kerja.
Dia mengatakan, jika ini tidak jalan
Komis III akan mengusulkan pansus terkait pengurusan perizinan bangunan gedung (PBG) yang ada di Parepare.
"Jangan sampai jadi preseden buruk di luar, Parepare sangat sulit mengurus perizinan. Berbelit-berbelit berisiko jangan sampai ada kesan di luar seperti itu," tegasnya.
Menurutnya, kehadiran Pizza Hut di Parepare menjadi suatu kebanggaan. Olehnya itu, pemerintah dapat memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pihak investor yang ingin masuk di Parepare.
"Ini kebanggaan, Pizza Hut bisa hadir di Parepare untuk meningkatkan PAD dan perekonomian, dalam
menciptakan lapangan kerja," katanya.
Ia berharap, pemerintah daerah dapat menyelesaikan persoalan ini. Karena, di perundang-undangan nomor 11 tahun 2022 tentang cipta kerja itu mengamanahkan sistem perizinan sifatnya Online Single Submission (OSS). Salah satu tujuannya itu, kepastian hukum. Termasuk waktu perizinan itu keluar.
"Jadi sekarang di dalam undang-undang ini dalam melakukan pengurusan, tidak hanya perizinan dikasih batas waktu. Untuk memberikan kepastian hukum bahwas proses ini tidak dihalang-halangi atau di persulit," jelasnya.
Dia mengungkapkan, terkait OSS ini bagaimana menghilangkan kontak antara manusia, karena dikhawatirkan jika terjadi kontak antara manusia, dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
"Sehingga salah satu tujuanya itu tadi, dapat mengurus sendiri perizinan lewat online, tidak usah kontak dengan orang lain. Olehnya itu, kami ingin meluruskan bahwa DPRD ini menghargai pihak Pizza HUT. Karena, sudah melengkapi semua persyaratan yang ada. Di pertemuan ini, ada 10 syarat yang diserahkan dalam sistem OSS, termasuk lingkungan hidup itu sudah terpenuhi," ujarnya.
Dia mengungkapkan, pihak Pizza Hut itu bukan tidak punya nait baik, bukan berarti dia melanggar perizinan, karena persyaratan sudah dipenuhi, yang harus di support adalah pemerintah agar batas waktu yang sudah di ataur dalam perundang-undangan itu bisa juga di jalankan.
"Harusnya rekomendasi penyegelan tidak keluar dulu. Karena harus mendengar pihak Pizza Hut, kenapa tidak terupload syaratnya. Tetapi koordinasi ini kurang bagus sehingga dikeluarkan lah surat perintah ketiga," jelasnya.
Namun pada prinsipnya, DPRD meminta kepada Pemkot Parepare segera mempermudah perizinan bangunan gedung (PBG). Itu agar investor dapat berdatangan di Parepare, dan dapat mempermudah teori telapak kaki, dan industri tanpa cerobong asap.
"Ini salah satu dapat mendatangkan investor, dan Parepare bisa menjadi teori telapak kaki. Jangan sampai ini bisa menghambat para investor datang di Parepare," tegasnya.
Olehnya itu, ia berharap perizinan bisa selesai satu atau dua hari ini, dan Pizza HUT bisa melanjutkan pekerjaan. Namun kata, dia, jika berbicara aturan syarat batas waktu bisa terpenuhi.
Sementara Legal Lapangan, Rizal Umami menjelaskan, pada RDP itu, anggota DPRD meminta Pemkot Parepare untuk mendampingi perizinan jika masih ada yang belum lengkap, dan jangan mempersulit perizinan kepada investor untuk berinvestasi di Parepare untuk mendapatkan PAD dalam hal pendapatan daerah.
"Meminta pembangunan tetap lanjut sejalan dengan perizinan yang sudah di ajukan dan terproses. Merajuk kepada UU cipta kerja tahun 2020/21.
Bahkan kata dia, pihaknya sudah melakukan perekrutan atau seleksi tenaga kerja untuk Pizza Hut cabang Kota Parepare.
"Kita sudah seleksi 35 orang yang rencananya menjadi tenaga kerja di Pizza Hut, dan saat ini mereka sementara training di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)," ujarnya.
Dia menjelaskan, Pizza Hut telah memiliki 600 cabang yang tersebar di Indonesia, dan diharapkan Kota Parepare dapat menjadi cabang yang ke-601.
"Kita harapkan Kota Parepare dapat menyusul dan menjadi outlet ke-601. Kehadiran Pizza Hut di Parepare juga akan mendukung pelaku UKM dan dapat memanfaatkan berbagai potensi alam pada sektor pertanian dalam pemanfaatan bahan baku produknya.
Tidak hanya itu, hadirnya Pizza Hut juga akan memotivasi para investor agar ikut berpartisipasi membangun dan memajukan Kota Parepare, sehingga meningkatkan geliat ekonomi," tandasnya. (has)
