Karo SDM Polda Sulsel, Kombes Pol I Ketut Yudha Karyana
MAKASSAR, PAREPOS.FAJAR.CO.ID-- Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) mencatat prestasi ditingkat nasional. Biro SDM Polda Sulsel berhasil meraih urutan ke 63 peraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) Tahun 2022 yang diikuti secara nasional seluruh instansi pemerintah.
Kepala Biro (Karo) Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Sulsel, Kombes Pol I Ketut Yudha Karyana yang menghadiri penerimaan Penganugrahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Kelas Dunia” digelar di Hotel Bidakara Medical Center Jakarta Selatan, Selasa 6 Desember, lalu.
Kegiatan yang dapat disaksikan secara live melalui kanal Youtube Kementrian PAN-RB. Usai pertemuan tersebut Karo SDM Polda Sulsel, Kombes Pol I Ketut Yudha Karyana berharap dengan keberhasilan meraih predikat ZI-WBK Tahun 2022 maka para personel Biro SDM Polda Sulawesi Selatan dapat menjaga serta meningkatkan capaian dan predikat yang telah diberikan.
“Ini merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih melayani dan tidak hanya setumpuk kertas belaka namun pengaplikasiannya dilapangan merupakan hal nyata serta terwujud baik dalam dunia kerja maupun keseharian para personel,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB merupakan bagian dan upaya mendorong percepatan Reformasi Birokrasi dan kegiatan penganugerahan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat direplikasi oleh daerah.
"Sungguh kegiatan ini adalah bagian dari upaya untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Republik Indonesia. Tentu tidak semua terpilih tetapi setidaknya harapan kami yang mendapat predikat ini ke depannya akan bisa direplikasi oleh daerah," jelasnya.
Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini dalam laporannya menympaikan bahwa Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP, Zona Integritas (ZI) melalui WBK dan WBBM, Indeks Pelayanan Publik, Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan merupakan upaya untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia.
Dijelaskannya, dalam rangka melaksanakan arah kebijakan nasional dan arahan Bapak Presiden untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, Kementerian PANRB senantiasa berupaya mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian reformasi birokrasi di Indonesia yang berkelas dunia.
"Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan evaluasi Reformasi birokrasi dan SAKIP, Zona Integritas (ZI) melalui WBK dan WBBM, Indeks Pelayanan Publik, Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan" jelas Rini.(*)
