MAJENE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulbar melaksanakan sosialisasi tentang peraturan berlayar kepada pemilik kapal ikan di daerah ini.
Sosialisasi ini, guna meningkatkan pemahaman kepada pemilik kapal nelayan atau kelompok nelayan tradisional Majene untuk segera mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut.
“Hampir seluruh kapal nelayan di Majene ini tidak memiliki SPB, sesuai hasil kegiatan patroli di wilayah perairan Majene,” terang Prof Fadli Syamsuddin Kepala DKP Sulbar pada Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PPKS) antara DKP Sulbar dengan Pengelola Rantai Dingin dan Pengolahan Produk Perikanan di PPI Banggae Kabupaten Majene, kemarin.
Untuk memudahkan pengurusan SPB bagi pemilik kapal nelayan, lanjut Fadli, telah melaunching kantor layanan terpadu dengan sejumlah fasilitas lainnya, seperti pabrik es, sewa tempat mengolah ikan tuna, rehab dermaga terapung, jalan komplek, drainase serta fasilitas pendukung lainnya.
“Dengan adanya kantor pelayanan terpadu, maka tidak ada alasan bagi pemilik kapal nelayan untuk tidak mengurus SPB,” tegasnya.
Disebutkan, pengurusan SPB tidak memungut biaya alias gratis. Terlebih lagi pembenahan PPI Banggae ini, untuk membantu akselerasi pembangunan daerah dalam konteks peningkatan PAD melalui sejumlah fasilitas yang ada di PPI Banggae.
Ia menambahkan, akan membangun sejumlah fasilitas lainnya di PPI Banggae, seperti pasar ikan, air bersih, dan fasilitas listrik dalam rangka untuk menjadikan sebagai tempat wisata bahari.
“Jadi hasil tangkapan ikan dari para nelayan akan disatukan di PPI Banggae,” akunya.
Sementara, Wakil Bupati Majene Arismunandar Kalma mengharapkan kepada pemilik kapal atau perahu nelayan untuk tetap melengkapi administrasi atau SPB di Kantor pelayanan terpadu yang ada di PPI Banggae.
“Kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene akan menindaklanjuti dalam menyosialisasikan tentang pengurusan SPB kepada para pemilik kapal nelayan,” pintanya.
Hadir dalam launching, Kabid Pengawasan Sulbar sekaligus Sabandar Perikanan Abdul Gani, Staf DKP Majene serta para kelompok nelayan. (edy)
