BOGOR, PAREPOS.FAJAR.CO.ID - Bela negara adalah persoalan bangsa yang harus mendapat atensi dari semua komponen bangsa, mendorong Kabadiklat Kemhan Hartind Asrin pada 20 November 2013 memulai titik awal road map pembentukan Pusdiklat Bela Negara di bawah Badiklat.
Itu didiskusikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Kemenpan/RB), dan mendapatkan respons positif.
Pusdiklat Bela Negara merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan (Badiklat Kemhan) yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai Permenhan RI Nomor 14 Tahun 2019, tanggal 21 Maret 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan. Yakni melaksanakan tugas pendidikan dan pelatihan, evaluasi dan pelaporan diklat serta peningkatan mutu diklat di bidang pembentukan kader bela negara.
Selain itu Pusdiklat Bela Negara juga menjalankan fungsi sebagai supervisi teknis penyelenggaraan Diklat Bela Negara di lingkungan Kemhan dan TNI, termasuk supervisi terhadap penyiapan perangkat utama penyelenggaraan diklat bela negara.
Itu meliputi program diklat pembentukan Kader bela negara, tenaga kediklatan serta sarpras yang terstandarisasi di lingkungan Kemhan dan TNI juga Badan Diklat kementerian/lembaga.
Untuk landasan hukum pendidikan bela negara yaitu UUD RI 1945 terutama pasal 27 ayat (3), UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2015 tentang kebijakan umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, Permenhan 32/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).
Kemudian dalam pelaksanaannya didukung Inpres No 17 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara 2018-2019, Perpres No 115 Tahun 2022 tentang kebijakan pembinaan kesadaran bela negara, Permenhan No 8 Tahun 2022 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negata.
Maka, Selasa 28 Februari 2017, bertempat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, Desa Cibodas Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Menteri Pertahanan saat itu, Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu meresmikan berdirinya Pusdiklat Bela Negara. Pusdiklat Bela Negara yang merupakan sub-satuan kerja baru dibawah Badiklat Kemhan.
Dalam sambutannya Menteri Pertahanan menyampaikan bahwa Pusdiklat Bela Negara ini bukan hanya milik kementerian pertahanan saja tapi milik semua.
Menhan berharap Pusdiklat Bela Negara Menjadi pusat unggulan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki keterampilan bela negara. Maka penting adanya lembaga pendidikan dan pelatihan yang berperan sebagai leading sector pelaksana Diklat Bela Negara dalam bentuk Pusdiklat Bela Negara yang menjadi pusat unggulan atau Center Of Excellence.
Dalam rangka mendukung proses pendidikan dan latihan agar berhasil sesuai harapan maka dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Antara lain, gedung utama, Aula Bela Negara, Taman NKRI, tenda putih, lapangan olah raga, tower NKRI/panjat tebing, graha NKRI, masjid, mes PUPR, mes putri, poliklinik, gerai ATM dan kantin.
Beberapa institusi yang bekerja sama dengan Pusdiklat Bela Negara adalah, gabungan lingkup pendidikan, pekerjaan dan masyarakat, PNS Mabes TNI, dan angkatan Gol I dan II, dan lingkup pekerjaan bagi PNS Kemhan gol III/a-III/b.
Selain itu, PNS Mabes TNI dan angkatan golongan III/a-III/b, lingkup pendidikan bagi siswa SMA/ setingkat, mahasiswa tingkat perguruan tinggi/setingkat, PNS Mabes TNI dan angkatan golongan III/c-III/d.
Dari 2017 hingga Desember 2022, Pusdiklat Bela Negara telah mendidk lebih dari 20 ribu Kader Bela Negara.
Adapun nama nama pejabat Kapusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan RI antara lain, Brigjen TNI Kartiko Wardani MTr (Han) tahun 2017-2021, Brigjen TNI Ade Kurnianto menjabat tahun 2021-2022, Brigjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia SE menjabat mulai 2022 sampai sekarang. (*)
