MAROS, PAREPOS.FAJAR.CO.ID - Hampir seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros dipastikan tidak turun memantau sejumlah wilayah yang terkena bencana dampak cuaca ekstrem.
Pasalnya sebanyak 31 Anggota DPRD Maros telah terbang ke Pulau Dewata Bali untuk melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait sinergitas Forkopimda dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Sekretaris DPRD Kabupaten Maros, Eldrin Saleh, membenarkan keberangkatan hampir seluruh anggota dewan ke Bali. Menurutnya, Bimtek pertama tahun 2023 itu atas kerjasama penyelenggaraan bimtek dengan Universitas Dijendra mulai dari tanggal 16 sampai dengan 19 Februari 2023.
"Bimteknya tentang Pemilukada 2024, dengan pemateri Forkopimda Maros, jadi ini adalah Bimtek pertama tahun 2023 dan dilaksanakan selama 4 hari,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis 16 Februari.
Eldrin menjelaskan dari 35 anggota DPRD, hanya 31 orang yang ikut dikarenakan beberapa anggota dewan berhalangan ikut. “Untuk anggota dewan dari PPP tidak ikut karena sedang bimtek partai di Jakarta, anggota lain juga ada yang berhalangan hadir karena sedang umroh,” paparnya.
Anggaran yang digunakan dalam Bimtek ini bersumber dari APBD Maros tahun 2023. Per dewan dianggarkan sebesar Rp5 juta per orang.
Sedangkan Bupati Maros AS Chaidir Syam saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya diundang ke Bali untuk membuka Bimtek DPRD Maros ini. “Saya hanya diundang untuk membuka kegiatan Bimtek DPRD ini, sedangkan beberapa forkopimda menjadi narasumber,” ujarnya.
Terpisah, Celebes Law and Transparancy, Arialdy Kamal menyoroti perjalanan anggota DPRD Maros bersama Bupati ke Bali di tengah cuaca ekstrim dan banjir yang masih melanda sejumlah wilayah di Maros.
Menurutnya, perjalanan dengan dalih apapun saat bencana sangatlah tidak etis dilakukan. Terlebih banyak warga yang membutuhkan perhatian dari para wakil rakyat dan juga pemimpinnya.
"Jelas tidak etis karena saat ini masih ada bencana. Dalih apapun itu sebenanya tidak bisa dibenarkan. Masyarakat kita ini sedang butuh empati, tapi justru mereka malah pergi," kata Arialdi.
Lebih lanjut, mantan ketua HPPMI Maros itu menyebut, agenda yang akan mereka ikuti tidaklah terlalu penting dan masih bisa ditunda kapan saja. Ia pun menilai, jika agenda itu hanya pemborosan semata.
"Kan bisa dilaksanakan di Maros. Kenapa harus ke Bali. Sepertinya hanya kedok saja untuk pelesiran. Lagi pula juga masih bisa ditunda kapan saja agendanya. Menurut kami itu pemborosan anggaran," lanjutnya. (*)
