MAJENE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Suatu daerah tidak akan berhasil tanpa ketersediaan data yang akurat, guna menghasilkan rencana pembangunan yang tepat sasaran.
Wakil Bupati (Wabup) Majene Arismunandar berharap, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk saling membantu Badan Pusat Statistik (BPS) Majene, dalam menyiapkan data-data sektoral yang diperlukan dalam penyusunan publikasi Majene 2023 sebagai dasar perencanaan dan pembangunan pada setiap kebijakan yang diambil.
"Melalui kegiatan ini, semoga dapat dirasakan manfaatnya semua pihak dalam membangun Majene Malaqbi, Majene Unggul, Mandiri, dan Religius (UMR) ke depan," harapnya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Ekspose Data Strategis Publikasi Majene Dalam Angka 2023 dan Pembinaan Statistik Sektoral Kabupaten Majene di Aula Villa Bogor Leppe, Majene, kemarin.
Dijelaskan, BPS Majene mempunyai tugas pokok dalam penyiapan data dasar dalam rangka membangun Majene yang lebih baik melalui data strategis yang akurat.
"Majene dalam Angka 2023, agar ke depan publikasi yang disajikan dapat dijadikan acuan atau rujukan utama bagi pemerintah daerah dalam membuat keputusan dan pengguna data lainnya," sebut Wabup Arismunandar.
Ia mengungkapkan, melalui FGD Ekspose Data Strategis Publikasi, bahwa Majene sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 29 Tahun 2022 terkait SDI.
"Untuk lebih jelasnya, akan disampaikan para pemateri dalam FGD Ekspose Data Strategis Publikasi," terangnya.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi Informatika statistik dan persandian (Kominfo) Majene, Mohd Andri A Nugrah dalam materinya menyebutkan, Satu Data Indonesia (SDI) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019.
"Tujuannya, dalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antara instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, mendata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk," ulasnya.
Selain itu, juga mendorong keterbukaan dan transparansi data, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
"Ini juga mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan dan perundang undangan," jelasnya. (edy)
