PAREPARE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID-- Banjir yang terjadi di Parepare 1 Februari lalu memberi dampak kerusakan pada beberapa infrastruktur. Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare akan segera memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut. Sebab infrastruktur yang rusak menjadi kebutuhan atau akses bagi warga.
Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe sebelumnya telah mencanangkan perbaikan infrastruktur dengan cara swakelola. Namun setelah bertemu Gubernur Sulsel, A Sudirman Sulaiman, Pemprov Sulsel akan memberi bantuan untuk perbaikan infrastruktur.
Hal tersebut diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) kepala Dinas PUPR Kota Parepare, Samsuddin Taha."Alhamdulillah setelah Pak Wali bertemu gubernur, kita dapat bantuan Rp3,4 miliar," ungkap Samsuddin Taha.
Prosesnya, kata Kepala Bappeda Parepare ini, membuat proposal perbaikan infrastruktur di Parepare yang rusak akibat banjir. "Sementara mau diusulkan. Proposal ini akan kita bawa, Insya Allah hari ini, Senin 13 Februari (kemarin, red)," katanya.
Tak hanya itu, selain bantuan bencana, Gubernur juga bakal memberi bantuan keuangan untuk penanganan sungai. "Ini diperuntukkan untuk membuat tanggul dan untuk menggali sedimen-sedimen di sungai Jawi-Jawi," bebernya.
Sebelumnya, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe menemui Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, melaporkan kondisi Parepare pasca banjir. Termasuk langkah-langkah dan penanganan yang akan dilakukan.
Sinergitas pemerintah provinsi, pusat dan daerah tetangga untuk penanganan dampak bencana, dan langkah pencegahan.
"Kami mengajak Pemprov Sulsel dan daerah tetangga, seperti Pemerintah Kabupaten Barru dan Sidrap duduk bersama membahas penanganan bencana," katanya.
Dia menekankan, dibutuhkan sinergitas untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana. Olehnya itu, mitigasi bencana harus dipikirkan bersama. Khususnya, Sungai Karajae dan Sungai Jawi-jawi yang meluap saat terjadinya banjir di Parepare.
Taufan Pawe mengakui, Pemkot Parepare mengusulkan agar kedua sungai itu dikeruk atau dibangun dinding beton penahan banjir. Termasuk, di kedua sisi sungai atau langkah mitigasi lainnya ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR. (*)
