MAJENE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) harus memenuhi tiga unsur untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Termasuk pihak Kementerian Agama kabupaten Majene.
Hal ini, disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Prof Nizar Ali pada materi pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kemenag Majene bertempat di Aula MAN 1 Majene, kemarin.
"Ketiga unsur ini, adalah kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, dengan uraiannya kualifikasi terkait latar belakang pendidikan yang tentu harus relevan dengan bidang kerjanya. Kompetensi adalah kemampuan dalam sebuah jabatan. Sedangkan kinerja, harus disadari bahwa tiap PNS tidak hanya bekerja, namun harus ada wujud nyata dari kerja yang dijalani," urainya.
Nizar Ali menjelaskan, berbicara ASN salah satu ketentuan yang menjadikan referensi terkait dengan regulasi dalam ASN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
"Undang-Undang ini, ada syarat yang harus dimiliki ASN, yaitu tiga unsur yang menandakan adanya background pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya," jelasnya.
Nizar Ali menguraikan, uji kompetensi menjadi sebuah kewajiban untuk seluruh ASN, termasuk guru dan 2024, Kantor Wilayah Provinsi harus memiliki pusat penilaian uji kompetensi. "Pentingnya memangkas potensi konflik kepentingan demi wujudkan Kemenag yang lebih baik," ujarnya.
Ia mengemukakan, bahwa kinerja harus disadari setiap ASN, karena tidak hanya bekerja namun harus ada wujud nyata dari kerja yang dijalani.
"Setiap ASN harus memperhatikan dengan baik perjanjian kinerja yang ditandatangani, karena perjanjian kinerja itu, menjadi dasar pekerjaan ASN," sebutnya.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulbar H Syafrudin Baderung juga menyampaikan, untuk 2023 terdapat Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang pertama Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Kabupaten Majene.
"Lokasi di Kantor Kemenag Majene tidak ada lahan layak, sehingga bisa kita berdayakan KUA berjumlah 4 dan 3 madrasah dari bantuan PUPR yang dibongkar total. Kami dari Kemenag Sulbar berupaya, agar pencapaian kinerja anggaran kami bisa tercapai pada Juni 70 persen," ulasnya.
Turut hadir, Kabag TU Kanwil Kemenag Sulbar H Suharli, Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sulbar H Misbahuddin, Ketua STAIN Majene Prof Wasilah, Kepala Kantor Kemenag Majene H Mustapa Tangngali, Kepala Kantor Kemenag Polman Imran K Kesa, Kepala Kantor Kemenag Mamasa H.Ramli L, Kasubag TU Kemenag Majene H Darmawan, para Kasi Kemenag Majene, para Kepala Madrasah Majene dan Polman, serta undangan lainnya. (edy)
