SOPPENG, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng menggelar rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan bencana banjir di Hark Cafe & Eatery Malaka, Selasa, 14 Februari 2023.
Sekretaris Daerah (Sekda) Soppeng Drs HA Tenri Sessu MSi yang memandu Rakor tersebut mengatakan, rapat ini sebagai tindak lanjut bencana banjir yang terjadi kemarin (Senin, 13 Februari), ada beberapa lokasi yang menjadi perhatian dan membutuhkan penanggulangan secepatnya.
Bupati Soppeng, H Andi Kaswadi Razak dalam arahannya mengatakan, pertemuan ini sangat penting atau urgent, apalagi penanganan bencana alam, bencana banjir kemarin, ada beberapa yang butuh perhatian, di antaranya Jembatan Gantung Tinco, Situs Lakelluaja.
Selanjutnya, Bendungan Tinco yang ada di Sungai Lawi ini, harus cepat ditangani. Apabila terlambat, ada 3.000 hektar sawah terancam gagal panen.
"Bendungan Lawi ini bukan kewenangan kita, akan tetapi kewenangan Balai, tapi ini tanggung jawab kita, karena ini wilayah Kabupaten Soppeng," ujarnya.
Lanjut Andi Kaswadi katakan, bahwa yang terjadi kemarin di situs Tinco sangat parah, dan harus segera ditangani, karena ini adalah simbol Soppeng yang setiap tahun kita rayakan, sampai dengan 700 tahun lebih hingga saat ini dan sejarah kita.
Dia menjelaskan, di situs Tinco ini, adalah tempat raja pertama Soppeng, pada saat beliau duduk di atas batu untuk potong rambut, dan batu yang diduduki beliau untung saja tidak terbawa arus banjir. Akan tetapi bangunan yang ada di sekitarnya sudah hanyut, situs ini, wajib dilindungi dan wajib bagi negara.
Sedangkan jembatan Belo, kata Andi Kaswadi, perlu dilakukan normalisasi, karena setiap ada banjir sampah-sampah selalu terhambat di jembatan tersebut, sehingga menimbulkan penyumbatan.
Sementara Wakil Bupati Soppeng, H Lutfi Halide pada kesempatan itu, meminta kepada kepala SKPD terkait, agar berposko di tempat tersebut selama 2 x 24 jam, segala pelaporan data-data bencana dikumpulkan di sini.
"Kita menyusun skala prioritas yang sangat urgent yang harus segera kita tindaklanjuti, segera kita buat laporannya untuk disampaikan ke propinsi ataupun ke pusat," kata Lutfi Halide.
Turut hadir dalam rakor tersebut kepala Inspektorat, kepala BPBD, Kadis PUPR, Kepala BPKPD, Kadis Pertanian, dan Kadis Peternakan. (wis)
