Bambang Haryo Soekartono
JAKARTA, PAREPOS.FAJAR.CO.ID- Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut dunia dalam keadaan krisis ekonomi dan pangan serta energi di tahun 2023. Bahkan pejabat lainnya mengatakan bahwa sejumlah negara akan mengalami kesulitan dan menyebutkan tahun 2023 adalah tahun yang tidak menentu.
Pernyataan tersebut dianggap Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, adalah tidak benar karena tidak berdasar, sehingga berpotensi menjadi pemicu memanasnya hubungan diplomasi Indonesia dengan Negara lain yang seolah-olah terjadi keterpurukan dan bahkan ada yang mengatakan kebangkrutan negara negara tersebut.
"Kondisi ekonomi di tahun 2022 di negara negara baik Asia ,Eropa maupun Amerika bahkan lebih baik daripada kondisi ekonomi padasaat tahun 2019 sebelum pandemi dan prediksi tahun 2023 akan jauh lebih baik dari tahun 2022,"kata Bambang Haryo.
Sebagai contoh, kata pemilik sapaan akrab BHS ini, pertumbuhan ekonomi negara negara di Asia Tenggara di tahun 2022 seperti Vietnam pertumbuhan ekonominya sebesar 8,02 % naik dari tahun 2019 sebesar 7,02%. Kemudian, di Philipina, lanjut BHS, pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 sebesar 7,6% naik dari tahun 2019 sebesar 6,12 %, juga Malaysia pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 sebesar 8,7% naik dari tahun 2019 yang hanya sebesar 4,41% dan bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi di Malaysia tahun 2022 adalah yang tertinggi selama kurun waktu 22 tahun semenjak dari tahun 2000. Tutur BHS.
Bahkan, kata Alumnus ITS Surabaya Ini, Negara-negara di Asia Tenggara mempunyai target akan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Tetapi untuk Indonesia pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebesar 5,91% naik dari tahun 2019 sebesar 5,02%, tetapi prediksi di tahun 2023 turun menjadi 4,9%.
"Ini terlihat ekonomi dibanyak negara di dunia mengalami kenaikan yang signifikan pasca covid dan bahkan negara di Eropa yaitu Inggris sebagai negara maju saja bisa tumbuh sangat besar ditahun 2022 sebesar 4,1% naik dari tahun 2019 sebesar 1,6%,"ungkap BHS.
Menurunkan Kepercayaan Publik
Wakil Ketua MTI Pusat ini juga mempertanyakan seringnya para pejabat Negara yang kerap memberikan informasi yang keliru dan terkesan menakut nakuti masyarakat. Pasalnya, hal tersebut justru akan menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga Pemerintah.
"Saya tidak tahu, motif pejabat negara termasuk Menteri Keuangan yang memberikan keterangan yang keliru tentang kekhawatiran ekonomi dunia akan terpuruk di tahun 2023 dan menuju krisis yang disampaikan kepada rakyat melalui media massa. Jangan jangan hanya di Indonesia saja yang mengalami krisis ekonomi akibat salah kebijakan,"ujar BHS mempertanyakan.
Untuk membuktikan ekonomi dunia saat ini masih sangat baik, BHS menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Inggris, Jepang dan Malaysia yang pernah diisukan oleh beberapa pejabat negara mengalami kebangkrutan, tetapi ternyata ekonomi mereka masih sangat baik, daya beli masyarakat juga masih sangat tinggi, juga saya hadir di negara Vietnam, Filiphina dan China, mereka tidak mengalami kesulitan ekonomi.
"Beberapa negara memang mengalami kesulitan energi karena terputusnya supply gas dari Ukraina akibat perang, seperti halnya Jerman, Inggris, Jepang dan beberapa negara Eropa. Tetapi mereka berupaya menghidupkan kembali tambang batubara nya untuk digunakan sebagai energi di negaranya dan bahkan beberapa negara menghidupkan kembali reaktor nuklirnya seperti Jerman dan Jepang agar harga energi listrik menjadi murah kembali,"ujar BHS.
Jadi tidak benar, bahwa di negara seluruh dunia terjadi krisis ekonomi dan krisis pangan di tahun 2022 dan 2023, bahkan negara negara di dunia tersebut mempunyai target peningkatan produksi pangan terutama China, Vietnam, India dan negara negara lainnya.
"Memang ada negara yang saat ini masyarakatnya mengalami kelaparan tetapi bukan akibat negaranya krisis pangan, yaitu ada 6 negara dari 195 negara di dunia (data dari World Food Propgram's Hunger Jotspots Report) Afghanistan, Ethiopia, Nigeria , South Sudan, Siria dan Yaman. Jadi tidak benar adanya penyataan dari pejabat negara yang mengatakan 345 juta orang dari 82 negara yang sedang menderita kekurangan pangan akut. Bisa dibuktikan bahwa dunia tidak mengalami krisis ekonomi dan krisis pangan di tahun 2022 dan bahkan mempunyai target peningkatan ekonomi dan pangan di tahun 2023,"tegas BHS.
Seyogyanya pejabat negara tidak menakut nakuti masyarakatnya termasuk pelaku usaha, karena dengan pernyataan tersebut bisa mengakibatkan stagnasi atau pelambatan ekonomi akibat pelaku usaha enggan berinvestasi, serta masyarakat akan berusaha untuk menyimpan uangnya dan tidak membelanjakannya, sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan menurun tajam. "Sebaiknya apa yang disampaikan Pak Jokowi untuk masyarakat ramai ramai berbelanja, nonton konser dan berwisata itulah yang harus diterapkan agar ekonomi kita menjadi semakin baik,"tutup BHS.(*)
