JAKARTA, PAREPOS.FAJAR.CO.ID-- Kota Parepare, satu di antara sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang meraih UHC Award tahun 2023. Itu karena Kota Parepare selama pemerintah Wali Kota
Parepare, Taufan Pawe berhasil mencapai cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) 99 persen dari jumlah penduduk.
JKN-KIS sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin hadir dalam pemberian penghargaan kepada 22 provinsi, 334 kabupaten dan kota yang telah mendukung program JKN-KIS.
"Kota Parepare dapat UHC Award dengan 99 persen cakupan peserta JKN-KIS," kata Kabid SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Syahrir.
Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim hadir langsung menerima penghargaan UHC Award yang dipusatkan di Balai Sudirman, Jakarta.
"Jadi, penyerahan (di Balai Sudirman) dihadiri Wakil Wali Kota Parepare bapak Pangerang Rahim didampingi Ibu Kepala BPJS kesehatan Cabang Parepare Andi Rismaniswati Syaiful," katanya.
Dia berharap dengan terwujudnya capaian peserta JKN-KIS di Parepare bisa terus ditingkatkan. "Pertama, pastinya memaksimalkan kecakupan peserta hingga 100 persen. Kedua peningkatan mutu layanan. Apa gunanya kecakupan bila tidak dibarengi mutu layanan," harapnya.
Pada penyerahan penghargaan UHC Award, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan program JKN-KIS.
Ia menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong kementerian dan pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, di manapun peserta itu berada,” harapnya.
Ia juga menekankan, penyelenggaraan program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.
Pada kesempatan itu, Wapres mengapresiasi komitmen pemda, khususnya dalam melaksanakan Inpres Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagai informasi, Presiden memberi instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Inpres Nomor 1 tahun 2022 yaitu mendorong target RPJMN.
Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.
Turut hadir mendampingi Wapres, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta. (nan)
