PAREPARE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID-- Kondisi kontur menjadi salah satu alasan kenapa jalur kereta api (KA) belum terwujud dan dibangun hingga ke Kota Parepare hingga sekarang ini.
Pasalnya, kontur Parepare didominasi pengunungan. Sehingga lintasan kereta harus dibangun terowongan tembus bukit. Hanya saja, untuk membangun terwongan dengan dengan panjang 1 kilometer itu, dibutuhkan dana dengan estimasi sekitar Rp500 miliar.
Hal itu dijelaskan Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jumardi usai acara sosialisasi kebijakan dan strategi pengembangan Perkeretaapian Makassar - Parepare dalam mendukung pariwisata di Hotel Bukit Kenari, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Rabu, 10 Mei 2023.
Kegiatan itu diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub yang dihadiri Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Aras. Turut hadir Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim.
Jumardi menjelaskan, hingga saat ini hal yang menjadi alasan jalur rel kereta api belum sampai ke Parepare karena kontur Kota Parepare itu didominasi pegunungan.
"Jadi kalau kita mempertahankan jalur kereta api itu lurus, artinya terowongan sudah dihitung dulu untuk sampai ke Parepare. Itu butuh 3,5 kilometer terowongan. Berarti biayanya hampir Rp2 triliun," ungkapnya.
Karena itu, dia mengatakan struktur geografis perlu diperhatikan betul, dan meminta pendapat dari pakar yang lebih ahli.
"Karena mana yang secara ekonomis bisa kita lakukan, apakah kita belokan atau terus lurus, tapi dengan konsekuensi biaya yang besar tanpa dampak nilai ekonomis sama sekali karena di dalam terowongan," ujarnya.
Olehnya itu, dia menyebutkan, lintasan kereta api di Parepare betul-betul dipikirkan jalurnya yang efektif dengan alokasi yang rasional.
"Kita terus berupaya mencermati jalur yang efektif agar kereta api sampai ke Parepare," ujarnya.
Menanggapi salah satu pertanyaan terkait, apakah jalur KA Makassar - Maros menggunakan rel darat atau rel layang, Jumardi mengungkapkan, sejak awal itu tidak membicarakan teknologi konstruksi karena memang kereta api itu, ada tiga jenis teknologi konstruksi. Pertama, adgret (rel menempel di tanah), kedua (elevided) bentuknya flay over, dan ketiga (underground) atau terowongan di bawah tanah.
"Biayanya untuk perbandingan, kalau 1 kilometer adgret itu kita anggap 1 tapi kalau elevided itu kita anggap 4. Misalnya, 1 kilometer jalan rel itu dibangun dengan biaya Rp 50 miliar, maka elevided itu Rp200 miliar, kalua terowongan itu perbandingannya 10. Jadi kalau menggunakan terowongan 1 kilometer itu menggunakan anggaran Rp500 miliar. Makanya, kalau terwongan 3,5 kilometer, itu estimasi anggarannya sekitar Rp2 triliun," jelasnya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Utama Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, Umar Aris mengatakan, dari hasil kunjungannya di Sulawesi Selatan serta melihat perkembangan kereta api terdapat potensial yang cukup besar dengan mengikut sertakan dampak multiplayer efek. Dampak-dampak ke sektor wisata, perdagangan, dan ekonomi.
"Ini harus disupport positif dan syukurnya, Pak Aras tetap konsisten mendampingi kami, khususnya di Sulawesi Selatan ini," katanya.
Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Aras mengatakan, kehadiran kereta api di Sulawesi Selatan dapat semakin melengkapi moda transportasi. Namun tentu diharapkan bisa terkoneksi dengan trasnportasi yang lain.
"Misalnya ke bendara, pelabuhan dan transportasi darat. Sehingga kita yakini ini bisa mengurangi biaya transportasi yang dikeluarkan setiap masyarakat," katanya.
Selain itu, kata dia, hal itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun itu dapat terwujud jika pemerintah daerah melanjutkan pembangunan sarana lain seperti sarana pariwisata, tentu ini bisa lebih berkembang karena transportasinya bisa lebih murah, bahkan sampai hari ini kereta apinya masih gratis.
"Kami sementara juga meminta mereka untuk menentukan tarif pada saat berfungsi dengan baik yang tidak mahal, maksimal Rp5.000," katanya.
Ia menambahakan, selaku anggota DPR akan terus mensuport dan mendukung baik dari segi anggaran, kebijakan maupun dalam hal pengawasan, sebab kewajiban negara dalam memberikan infrastruktur mesti yang memadai untuk masyarakat.
Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim mengapresiasi kegiatan sosialisasi tersebut. Pangerang mengatakan, transportasi menjadi kebutuhan setiap manusia dalam menjalankan aktivitas serta membantu melakukan hal lainnya. Dalam bidang transportasi, kata dia, pemerintah memiliki sejumlah program penting yang ditujukan untuk kepentingan umum.
"Trasportasi adalah sarana yang berperan untuk keberlangsungan interaksi antarmanusia serta memudahkan manusia berpindah tempat atau memindahkan barang," kata Pangerang Rahim.
Dalam kehidupan masyarakat, khususnya ekonomi, transportasi berperan sangat penting. Karena dapat mendorong kegiatan perekonomian di suatu daerah ataupun negara.
"Maka dari itu, pemerintah telah membuat serangkaian program penting dibidang transportasi. Program penting ini dijalankan untuk kepentingan serta kebutuhan seluruh masyarakat," ungkapnya.
Wakil Wali Kota berharap program ini juga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. "Saya atas nama Pemerintah Kota Parepare mengucapkan selamat datang di Kota Parepare, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bersama jajarannya,semoga bermanfaat dan terima kasih kepada Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan dan panitia pelaksana. Dan harapan kami, semoga Forum Group Discussion berjalan aman dan lancar sesuai yang direncanakan dan menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak," pungkasnya. (hes)
