PAREPARE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) terus berupaya meningkatkan pencapaian target wajib pajak di 2023.
Salah satunya, dengan menyerahkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Senin, 29 Mei 2023.
Penyerahan, DHKP SPPT PBB 2023 itu, dirangkaikan dengan pembayaran perdana PBB 2023 oleh Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, dan disusul Wakil Wali Kota Pangerang Rahim, Ketua DPRD Kaharuddin Kadir hingga Sekretaris Daerah Iwan Asaad.
Turut hadir, Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Kota Parepare, Hazjul, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan SKPD lingkup Pemkot Parepare dan Camat se-Kota Parepare.
Kabid Anggaran BKD Kota Parepare, Bustam mengatakan, SPPT PBB Parepare 2023 yang tercetak pada pencetakan massal sebanyak 49.178 lembar, dengan ketetapan sebesar Rp5,7 miliar lebih.
Jika dibandingkan dengan jumlah SPPT PBB Parepare tahun 2022, kata dia, ada 48.370 lembar dengan ketetapan sebesar Rp5,6 miliar lebih.
"Terjadi penambahan sebanyak 808 lembar dengan nilai ketetapan sebesar Rp24 juta lebih," katanya.
Dia menjelaskan, adapun penambahan dan perubahan tersebut, terdiri dari mutasi objek pajak pemutakhiran data, pemecahan PBB, penerbitan NOP baru, balik nama, keberatan dan penghapusan SPPT yang dianggap ganda dan fasilitas umum serta pengurangan PBB.
"Adanya penambahan objek dan penetapan PBB diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target PBB pada APBD pokok 2023 sebesar Rp5,7 miliar lebih," harapnya.
Dia menjelaskan, pembayaran perdana PBB 2023 ini diikuti oleh kalangan ASN lingkup Pemkot Parepare, khususnya lingkup sekretariat daerah pada keuangan daerah, baik itu camat dan lurah.
Tak hanya itu, kata dia, untuk jatuh tempo pembayaran PBB 2023, sampai 30 November 2023.
"Proses pembayaran PBB 2023 ini telah dilakukan kerjasama dengan Bank Sulselbar Cabang Parepare dengan menggunakan aplikasi QRIS," ucapannya.
Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan, Kota Parepare ini punya spesifik tersendiri. Apalagi, kata dia, Parepare terdiri dari tiga dimensi. Dimensi pesisir, dimensi dataran rendah, dan dataran tinggi.
"Luas wilayah kita, hanya 99,33 kilometer persegi. Tentunya, kondisi ini kita harus optimalisasikan agar jangan selalu kita bertumpu kepada dana-dana yang dari pusat, dana-dana yang bersifat bagi hasil. Ini tantangan besar, bagi kita," katanya.
"Ini salah satu sisi, potensi pendapatan asli daerah kita. Olehnya itu, saya berharap, pada lurah dengan tata kelola kinerja fungsi manajerial. Karena, kalian akan dihadapi dua hal, subjek dan objek pada itu sendiri. Mungkin kita tau, subjek pajaknya siapa dan objek pajaknya tidak jelas. Ataukah sebaliknya, kita tau objek pajaknya, tapi subjek pajaknya ada di Jakarta, Surabaya dan ada di Makassar," sambungnya.
Wali Kota berharap, agar lurah tidak boleh tinggal diam. Harus dekat dengan objek dan subjek pajaknya. Karena, penerimaannya dari tahun ketahun naik terus. Apalagi, 2023 ini, kata Taufan Pawe, PBB targetnya Rp5,7 miliar lebih.
Tak hanya itu, dirinya mengakui, permasalahan yang dihadapi saat ini, sudah terobati. Karena, sistem pembayaran PBB sudah menerapkan digitalisasi dan pertama di Sulsel.
"Ini sangat menggembirakan, masyarakat, cukup terbantu, karena mereka bisa membayar PBB di mana pun saja," jelasnya.
Taufan Pawe berpesan kepada camat, agar tidak memanjakan lurahnya. Karena lurah, kata dia, adalah perpanjangan tangan wali kota. Jadi kalau para lurah malas-malasan setiap saat bisa dievaluasi.
Dirinya mengakui, jika melihat luas wilayah Parepare, hanya 99,33 kilometer persegi. Artinya, jika berbicara logika tidak ada kesulitan untuk mengunjungi subjek dan objek pajaknya.
"Dan tidak kalah pentingnya, fungsi koordinasi dan terintegrasi oleh dari Dinas Kominfo untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan bermimpi, bisa terintegrasi kepada sistem yang dibangun oleh Sekda. Kalau tidak ada, informasi-informasi dan edukasi kepada masyarakat," kata Taufan Pawe.
Senada disampaikan, Ketua Tim Intensivikasi PAD dan PBB Tahun 2023, Iwan Asaad membenarkan, bahwa Pemkot Parepare tahun ini, bekerjasama dengan Bank Sulselbar, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat melakukan pembayaran PBB melalui sistem QRIS dinamis.
QRIS dinamis ini lanjut Iwan, berbeda dengan yang diterapkan di daerah lain. Sistem QRIS dinamis ini merupakan model pembayaran QR yang lebih akurat dan cepat karena kode QR yang dihasilkan sudah memuat nominal transaksi.
"Sistem pembayaran QRIS dinamis ini adalah pada saat barcode nya disorot, itu nilainya tidak perlu diketik lagi. nilainya langsung muncul untuk dilakukan pembayaran," ungkapnya.
Iwan Asaad menyebutkan, keuntungan lain dari sistem pembayaran QRIS dinamis tersebut, masyarakat atau wajib pajak dapat melakukan pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank maupun non bank.
"Bisa dibayarkan melalui bank mana saja. Kita punya rekening BNI, BRI dan sebagainya bisa. yang penting kita punya QRIS, kemudian kita lakukan pembayaran. Termasuk yang anak-anak muda yang sering menggunakan aplikasi Go-pay kemudian melakukan pembayaran menggunakan uang digital itu boleh dilakukan dengan besaran yang ada.
"Melalui pembayaran QRIS dinamis ini tidak ada lagi alasan bahwa pembayaran PBB belum dilakukan karena terkendala jarak pembayaran," tandasnya. (has)
