PAREPARE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.
Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.
Sejumlah Ketua Partai Politik di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menanggapi hal tersebut.
PBB
Ketua PBB Parepare, Sudirman Tansi menanggapi bahwa yang namanya pemilu memang seharusnya sistem pemilu terbuka. Sebab, pemilu terbuka dinilai lebih demokratis.
"Pemilu terbuka lebih demokratis," kata Sudirman Tansi kepada Pare Pos, Jumat 15 Juni 2023, malam.
Meski, kata dia, sebenarnya pemilu di Indonesia ada plus minusnya. Pemilu secara terbuka dan tertutup sudah pernah dilakukan.
"Seolah rakyat dipaksa memilih tidak ada gambar/foto caleg," ungkapnya.
"Lebih demokratis. Jadi, semua masyarakat yang ingin mencalonkan diri di kota Parepare memiliki peluang yang sama," tambahnya.
Ini juga kata Sudirman sesuai harapan rakyat atau masyarakat."Saya kira memang sesuai harapan masyarakat bahwa pemilu terbuka," tegasnya.
PSI
Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Parepare, Muhammad Iqbal Usman mengatakan, sistem pemilu terbuka maupun tertutup tak berpengaruh banyak bagi PSI, khusunya di Kota Parepare.
"Tidak signifikan pengaruhnya bagi PSI Parepare," ujarnya.
Sebab, kata Iqbal, PSI merupakan partai baru yang belum memiliki kursi di DPRD Parepare. Berbeda dengan parpol besara, tentu akan berpengaruh bila sistem pemilu terbuka atau tertutup.
"Mungkin yang berat itu bukan persoalan terbuka atau tertutup tapi perolehan suara. Bagi kami partai baru ini mungkin tantangannya. Jadi, tetap sama mau terbuka atau tertutup karena kami belum memiliki kursi. Beda yang sudah ada kursi dan memiliki massa basis yang jelas, pasti berpengaruh," terang Iqbal.
Partai Ummat
Ketua Partai Ummat Parepare, Hisbullah mengatakan, pemilu secara terbuka maupun tertutup tak berpengaruh pasti bagi Partai Ummat Parepare dalam pada pileg mendatang.
Meski, begitu, Partai Ummat Parepare lebih condong mendukung pemilu dilakukan terbuka ketimbang tertutup.
"Tidak berpengaruh kalau tertutup atau terbuka. Bagi kami sama saja. Partai Ummat mendukung terbuka dan tertutup. Tapi Partai Ummat lebih mendukung itu terbuka," terangnya.
Alasannya kata Hisbullah, apabila pemilu dilakukan secara tertutup, akan menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Partai Ummat.Hal ini didasari dengan waktu yang sudah semakin dekat dengan pemilu 2024, yang mana persiapan yang dilakukan parpol itu lebih ke sistem terbuka.
"Kalau tertutup mau dilaksanakan tergesa-gesa akan jadi masalah juga. Jadi yang baik itu terbuka karena ini sudah menjelang. Partai Ummat khawatir ada sesuatu terjadi kalau tertutup. Kita khawatirkan kalau kondisi menjelang seperti ini tentu ada riak-riak antar caleg. Itu bisa mengganggu kestabilan. Kalau secara tertutup. Kan, sudah menjelang, orang sudah siap dengan terbuka. Cuma itu saja kami khawatirkan," jelas Hisbullah.
Partai Gelora Indonesia
Mengetahui Pemilu 2024 akan terbuka, Ketua Partai Gelora Indonesia Parepare, Asy'ari Abdullah merasa bersyukur atas putusan MK yang menolak permohonan judicial review sistem pemilu.
"Saya anggap MK tetap menjaga demokrasi di Indonesia tetap baik atmosfirnya," tuturnya.
Dengan putusan MK menerapkan proporsional terbuka, maka itu membuat Bakal Caleg Angora DPRD Partai Gelora Parepare makin bergelora.
"InsyaAllah kami akan makin merapatkan barisan untuk mencapai kemenangan di pemilu 2024," tandas Asy'ari. (Nan)
