BARRU, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- SMK Pelayaran Lintas Nusantara Barru menggelar pelantikan dan pelepasan Bintara Pelayaran Niaga Taruna / Taruni Angkatan VI di Lajulo Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru, Kamis (8/6).
Bupati Barru Suardi Saleh bertindak sebagai Inspektur upacara dalam pelepasan tamatan taruna SMK Pelayaran Lintas Nusantara ini dan dihadiri para Staf Ahli dan Asisten, Kabag dan Kepala OPD, Ketua Yayasan SMK Pelayaran, Manager HRD PT Citra Baru Adi Nusantara Surabaya, Perwakilan PIP Makassar, Perwakilan Poltekpel Barombong, Perwakilan Syahbandar Utama Makassar, Kasi SMK & PKPLK Dinas Pendidikan Wilayah 8 Sulsel, Pengawas SMK Prov Sulsel, Kabag Sumda Polres Barru, Camat Barru, Danramil 1405-06 Barru, Kepala Uptd SMA/SMK
Orang Tua / Wali Taruna taruni dan Undangan lainnya.
Bupati Barru Suardi Saleh dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada anak anakku sekalian sudah menyelesaikan pendidikan, juga pada orang tua yang sudah mempercayakan anaknya untuk di SMK Pelayaran.
“Terima Kasih juga kepada Manager HD Diterima di PT Citra Baru Adi Nusantara Surabaya yang telah siap menerima Taruna Taruni SMK Pelayaran Lintas Nusantara Barru untuk bekerja,” ucap Suardi.
Dikatakan Suardi, pelantikan hari ini membuktikan bahwa SMKN Pelayaran Lintas Nusantara Barru telah berhasil menjadi institusi pendidikan yang mampu mencetak SDM dengan keterampilan dan keahlian khusus di bidang pelayaran niaga.
"Hal ini mempertegas bahwa SMKPLN Barru telah hadir bersama dengan stakeholder lainnya dalam lingkup pemerintah dan masyarakat kabupaten Barru,” ujarnya.
Suardi menjelaskan bahwa sesuai data Kementerian Perhubungan, saat ini kebutuhan pelaut Indonesia setiap tahun sekitar 60 ribuan dan untuk luar negeri 90 ribuan.
“Sementara saat ini Indonesia hanya mencetak 7ribu orang/tahun, hal ini menjadi tantangan SMK Pelayaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” bebernya.
Kondisi geografis Indonesia, kata Suardi, merupakan modal dan potensi dalam pengembangan SMK Pelayaran. Apalagi Indonesia memiliki luas perairan mendekati 70% yang terdiri dari 13.446 pulau besar dan kecil maka kebijakan pemerintah adalah menitikberatkan pada sektor maritim dimana salah satu program kerjanya adalah membangun tol laut.
Diantaranya memaksimalkan layanan sarana transportasi laut seperti pelabuhan, kapal, dan sistem logistik maritim secara periodik dari pelabuhan satu pelabuhan utama kepelabuhan utama lainnya. (humas ikp)
