PANGKEP, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengadakan Pencanangan Nasional Imunisasi Rotavirus (RV).
Pencanangan Imunisasi Rotavirus yang digelar di Kabupaten Pangkep ini berlangsung di Aula Rujab Bupati Pangkep, Selasa, 15 Agustus 2023.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Kesehatan, Prof dr Dante Saksono Harbuwono, Dirjen P2P Kemenkes, Dr dr Maxi Rein Rondonuwu, Gubernur Sulsel yang diwakili Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Bupati Pangkep, Direktur Pengelolaan Imunisasi, Direktur Bio Farma, Perwakilan Mitra Pembangunan Kesehatan Internasional yaitu WHO, UNICEF, UNDP, dan CHAI, Forkopimda serta masyarakat di Kabupaten Pangkep.
Dirjen P2P Kemenkes Dr dr Maxi Rein Rondonuwu dalam kesempatan itu mengatakan, penyakit diare masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia termasuk Indonesia.
Saat ini, kata dia, banyak bayi dan Balita meninggal karena diare. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan diare, di antaranya melalui perbaikan higiene dan sanitasi lingkungan serta penanganan kasus diare, namun hal ini belum memberikan hasil yang optimal.
"Untuk itu, kita melakukan pencanangan imunisasi rotavirus. Dan imunisasi rotavirus ini, salah satu upaya kita mencegah terjadi diare," kata Maxi.
Maxi menjelaskan, pemberian imunisasi rotavirus ini, sudah dilakukan di 21 kabupaten kota di Indonesia dan uji cobanya sejak tahun 2022. Selain itu, rotavirus ini juga tidak ada masalah dan tidak memiliki efek samping.
"Olehnya itu, Pak Menteri minta dilakukan perluasan dengan secara nasional tahun ini. Dan hari ini kita melaksanakan pencanangan di Kabupaten Pangkep," bebernya.
Pada kesempatan itu, Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL) mengungkapkan tentang program-program kesehatan yang dihadirkan di daerah-daerah kepulauan yang ada di Kabupaten Pangkep.
Salah satunya, adalah program imunisasi yang berbasis aplikasi sehat atau ASIK. Kata MYL, saat ini program tersebut memiliki sedikit kendala. "Di beberapa wilayah kepulauan masih ada yang tidak memiliki jaringan komunikasi, sehingga teman-teman Nakes harus berpindah tempat untuk mengisi aplikasi ini," bebernya.
Sementara mengenai kasus diare, MYL menyampaikan, berdasarkan data kasus penyakit diare dari Dinas Kesehatan Pangkep di tiga tahun terakhir, masih ada beberapa ditemukan pada bayi dan Balita.
Untuk meminimalisir terjadinya kasus penyakit diare, pemberian imunisasi rotavirus pada bayi dan Balita yang berusia 2 hingga 6 bulan dinilai sangat penting. "Pemberian imunisasi rotavirus ini untuk mencegah penyakit diare pada bayi dan balita," jelasnya.
Selain itu, MYL juga menyampaikan tentang tujuan pencanangan nasional imunisasi rotavirus tersebut. "Di antaranya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terutama orang tua, mendorong keterlibatan lintas sektor, serta meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepercayaan masyarakat akan nilai penting dan manfaat imunisasi untuk kesehatan keluarga sepanjang usia," ucapnya.
Sementara Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof dr Dante Saksono Harbuwono mengatakan, imunisasi rotavirus adalah untuk mencegah penyakit diare pada bayi dan Balita.
Apalagi penyakit diare merupakan nomor dua kematian terbesar pada anak, yang saat ini terjadi di Indonesia setelah infeksi paru-paru. "Saya harap dengan pemberian imunisasi rotavirus ini, penyakit diare tersebut bisa teratasi," harapnya.
Dante menjelaskan, kasus penyakit diare, juga dapat menyebabkan stunting. "Jadi kejadian stunting berkaitan erat dengan status kesehatan anak-anak pada masa pertumbuhan awal, dan salah satu di antaranya adalah diare. Mudah-mudahan dengan adanya imunisasi rotavirus ini, juga bisa melakukan pencegahan stunting secara lebih luas," jelasnya.
Dkatakan, meskipun imunisasi rotavirus ini masih diimpor dari luar, diharapkan mulai tahun 2026 vaksin rotavirus ini, bisa di produksi di dalam negeri oleh PT Biofarma. "Sehingga kita mempunyai kemandirian untuk vaksinasi ini ke depan," imbuhnya.
Dante juga mengungkapkan, imunisasi rotavirus yang disiapkan di seluruh Indonesia sekitar 4,9 juta. Untuk distribusinya sendiri, lanjut dia, akan disalurkan ke Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan, yang nantinya akan diberikan ke Posyandu.
"Karena ini tidak disurvei, hanya diteteskan, sehingga ibu-ibu Posyandu bisa lebih teraktif dan lebih mudah untuk melakukan pemberian vaksinnya," tandasnya. (min)
