PAREPARE, PAREPOS.FAJAR.CO.ID -- Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) sebagai salah satu mitra BaKTI berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare untuk menghadirkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Kolabirasi itu, melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk UPTD PPA di Kota Parepare
melalui perogram Inklusi YLP2EM, di D'Carlos Cafe & Resto, Jalan Bau Massepe, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Bacukiki Barat, Selasa, 8 Agustus 2023.
Turut hadir Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah, Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Parepaee Jumadi, Koordinator Program Inklusi Kota Parepare, Abdul Samad Syam, perwakilan Bappeda, Bagian Hukum, Polres, kelompok konstituen, dan organisasi perempuan.
Kepala Dinas P3A Parepare, Jumadi mengapresiasi YLP2EM dan BaKTI melalui program inklusi untuk mempercepat penyusunan SOP dari UPTD PPA di Parepare.
Dia berharap dengan terbentuknya UPTD PPA ini, dapat lebih meningkatkan efisiensi waktu pelayanan kepada masyarakat.
"Artinya kita tidak terlalu repot untuk melayani dan memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
Karena sudah ada teknis yang mengatur," katanya.
Dia menjelaskan, untuk proses pembentukan UPTD PPA di Parepare saat ini, masih menunggu rekomendasi dari Biro Organisasi dan Tata Laksana (Biro Ortala) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
"Maka dianggap perlu penyusunan SOP sebagai dasar dalam pembuatan Perwali. Tugas dari pemerintah bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya hak asasi," jelasnya.
Dia menyampaikan, SOP ini akan menjadi petunjuk teknis atau mekanisme dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas agar lebih efektif dan efisien.
"UPTD PPA ini merupakan komitmen Pemkot dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang inklusif. Sekaligus diharapkan dapat mengantarkan Parepare meraih penghargaan KLA kategori
utama," harapnya.
Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah mengatakan, penyusunan SOP UPTD PPA ini merupakan bagian dari kontribusi melalui program inklusi terhadap pembangunan daerah.
"Bagaimana kita mendorong agar kelompok-kelompok masyarakat dilihat dan mendapat keadilan yang sama,
misalnya kelompok ODGJ, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin," ungkapnya.
Menurutnya penyusunan draft SOP UPTD PPA melibatkan dan membangun jejaring antar stakeholder penanganan perempuan anak dan disabilitas korban kekerasan.
Sementara itu, Koordinator Program Inklusi Kota Parepare, Abdul Samad Syam mengatakan, pembentukan UPTD PPA ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No.463/548/SJ tentang pembentukan unit pelanyanan
tehnis daerah perlindungan perempuan dan anak.
Dia menjelaskan, pembentukan UPTD PPA ini selaras dengan program Inklusi YLP2EM, yang tujuannya guna meminimalisir atau menghapus kekerasan terhadap anak dan disabilitas.
"Kami berharap pembentukan UPTD PPA prosesnya bisa cepat selesai. Kita ketahui bersama, perempuan dan anak adalah bagian dari masa depan bangsa, namun sayangnya rentan menjadi korban kekerasan,"
ujarnya.
Selain itu kata dia, dengan adanya UPTD PPA nantinya Pemkot Parepare akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menangani permasalahan perempuan dan anak.
"Pendirian UPTD PPA ini sangat penting. Hal itu sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan kasus
yang terjadi pada anak maupun perempuan agar lebih komprehensif dan menyeluruh," tandasnya. (has)
